Berita Terbaru

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian upaya menjalankan amanat konstitusi.

21 Mei 2026

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Sarifah Ainun Jariyah menyatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi nasional hingga kerja sama dengan NGO dan mitra internasional.

Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor. Menurutnya, kebijakan yang tidak disiapkan dengan regulasi matang dapat memicu capital flight atau perpindahan modal ke negara lain.

Soroti Ancaman Monopoli Ekspor dan Dampaknya bagi Sektor Padat Karya

Soroti Ancaman Monopoli Ekspor dan Dampaknya bagi Sektor Padat Karya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti potensi dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor padat karya dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Ia mengingatkan agar langkah revitalisasi ekonomi dan penguatan kontrol negara tidak berujung pada monopoli ekspor yang justru melemahkan daya saing pelaku usaha nasional.

Bahas Isu Perempuan dan Anak, KPPRI Perkuat Kolaborasi dengan NGO dan Mitra Internasional

Kesejahteraan Rakyat

Bahas Isu Perempuan dan Anak, KPPRI Perkuat Kolaborasi dengan NGO dan Mitra Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Bendahara Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Eva Monalisa menyatakan KPPRI terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional guna mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap isu perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan dalam Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang diselenggarakan di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Program Magang Kerja Sama Kemnaker-BKD DPR RI Cetak SDM Profesional dan Berintegritas

Isu Lainnya21 Mei 2026

Isu Lainnya

Program Magang Kerja Sama Kemnaker-BKD DPR RI Cetak SDM Profesional dan Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa program magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di BKD berhasil memberikan dampak nyata melalui pengembangan platform “Lensa Undang-Undang” yang kini dapat diakses publik melalui website DPR RI.

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyiapkan berbagai agenda advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai tindak lanjut Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wacana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) mulai menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Pemerintah diminta memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai dasar akademik serta kesiapan implementasi program tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan guna mempercepat pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terlebih, Kementerian Kehutanan telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun pada 2025 hanya dari denda administrasi.

Syafruddin Soroti Minimnya Transparansi SKK Migas dalam Target Lifting Nasional