•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

Politik dan Keamanan18 September 2026

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Serang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Yasonna Laoly mendorong agar aturan dalam RUU HPI lebih komprehensif. Pasalnya, selama ini, ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional masih tersebar dalam sejumlah aturan. Bahkan, sebagian ketentuan yang digunakan berasal dari aturan lama, sementara terdapat pula pengaturan melalui peraturan Mahkamah Agung.

18 September 2026

Komisi VII Dorong Kemudahan Sertifikasi SNI bagi Industri Menengah dan Kecil

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong Kemudahan Sertifikasi SNI bagi Industri Menengah dan Kecil

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi VII DPR RI mendorong kemudahan akses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi industri menengah dan kecil. Kemudahan tersebut dinilai penting agar biaya sertifikasi tidak menjadi beban yang menghambat daya saing pelaku usaha.

Tinjau Sarpras Transportasi di Sulsel, Komisi V Tekankan Penegakan SOP dan Keselamatan

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Tinjau Sarpras Transportasi di Sulsel, Komisi V Tekankan Penegakan SOP dan Keselamatan

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi V DPR RI menegaskan agar seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi tidak mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan hanya demi mengejar target mobilitas penumpang. Keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

Persebaran Titik Konektivitas Harus Terintegrasi dengan Perencanaan BAKTI Komdigi

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Persebaran Titik Konektivitas Harus Terintegrasi dengan Perencanaan BAKTI Komdigi

PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi I DPR RI mendorong pemerataan infrastruktur digital di Jawa Timur melalui peningkatan persebaran titik konektivitas serta integrasi perencanaan antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan konektivitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

My Esti: Akurasi DTSEN Tentukan Ketepatan Kebijakan dan Bantuan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

My Esti: Akurasi DTSEN Tentukan Ketepatan Kebijakan dan Bantuan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti menekankan pentingnya ketelitian dalam pengolahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mengingat data tersebut menjadi salah satu basis pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik dan menentukan sasaran berbagai program bantuan. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk dalam memperoleh dukungan di bidang pendidikan.

Karmila Sari Dorong BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Karmila Sari Dorong BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat mekanisme validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penetapan desil masyarakat lebih akurat. Ia menilai, persoalan ketidaksesuaian desil perlu segera dibenahi karena berpengaruh terhadap ketepatan penerima bantuan pemerintah.

17 September 2026

Atalia: Jangan Biarkan Persoalan Desil Hambat Pendidikan Mahasiswa

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia: Jangan Biarkan Persoalan Desil Hambat Pendidikan Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti masih adanya mahasiswa yang kehilangan akses bantuan pendidikan karena tidak masuk dalam kriteria desil penerima bantuan. Ia mendorong pemerintah melakukan verifikasi berlapis serta menyiapkan skema alternatif agar persoalan data tidak menghambat mahasiswa melanjutkan pendidikan.

BRAN Harus Cerminkan Keberpihakan Nyata bagi Korban Konflik Agraria

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

BRAN Harus Cerminkan Keberpihakan Nyata bagi Korban Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima mendorong agar Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria memiliki keberpihakan yang nyata kepada korban konflik agraria.

17 September 2026

M. Husni: Keluhan Jemaah Banten Jadi Catatan untuk Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni: Keluhan Jemaah Banten Jadi Catatan untuk Haji 2027

PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi VIII DPR RI mendorong perbaikan tata kelola dan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dengan menjadikan evaluasi pelaksanaan haji 1447 H/2026 M sebagai bahan penguatan pengawasan. Sejumlah masukan dari penyelenggara haji di daerah, termasuk terkait rasio pembimbing dan pemondokan jemaah, menjadi perhatian Komisi VIII.

Furtasan: Desil Jangan Jadi Satu-satunya Barometer Bantuan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Furtasan: Desil Jangan Jadi Satu-satunya Barometer Bantuan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Tegal – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menegaskan data desil tidak semestinya menjadi satu-satunya barometer dalam menentukan pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat. Menurutnya, data desil dapat dimanfaatkan sebagai basis data perlindungan sosial, tetapi kebutuhan dan karakteristik sektor pendidikan perlu menjadi pertimbangan tersendiri.

Selly Dorong Pemenuhan Hak Disabilitas atas Akses Kerja dan Infrastruktur

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Dorong Pemenuhan Hak Disabilitas atas Akses Kerja dan Infrastruktur

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong pemerintah dan sektor swasta memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas. Menurutnya, pemenuhan hak serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia perlu menjadi perhatian bersama.

Agung Widyantoro: Data Pendidikan Tak Bisa Disamakan dengan Data Sosial

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Agung Widyantoro: Data Pendidikan Tak Bisa Disamakan dengan Data Sosial

PARLEMENTARIA, Tegal – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan kebijakan, termasuk di sektor pendidikan. Menurutnya, dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi membuat kebutuhan data terus berubah sehingga sistem statistik nasional harus mampu mengakomodasinya.