Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Pemerintah memastikan pemenuhan hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sekaligus memperkuat pendampingan agar mereka dapat kembali bekerja. Langkah tersebut perlu didukung pendataan yang akurat, akses jaminan sosial, serta layanan penempatan kerja yang menjangkau pekerja formal maupun informal.
PARLEMENTARIA, Tegal — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya pembinaan olahraga usia dini yang berorientasi pada pengembangan potensi dan keunggulan setiap anak. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga sarana membentuk karakter, menjaga kebugaran, serta mengasah kemampuan anak sejak dini.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Biro Keuangan meluncurkan PANDORA, Dashboard Eksekutif Perjalanan Dinas, untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan perjalanan dinas melalui integrasi data secara real time. Sistem ini memungkinkan pimpinan memantau proses pengajuan perjalanan dinas, penyelesaian pertanggungjawaban, hingga realisasi anggaran pada setiap unit kerja.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung langkah Polri menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk terhadap korporasi dan pihak asing yang diduga terlibat. Menurut Usman, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla merupakan langkah tepat untuk memberikan efek jera, terutama bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, merespons gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan karhutla, terutama dalam aspek pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan personel di lapangan.
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PAKAR TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti Putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan. Menurutnya, TNI telah menyatakan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Kementerian Hukum mulai mengkajinya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, menyatakan dukungan terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Ia meminta pemerintah mencermati aspirasi tersebut secara serius dan memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong pembenahan tata kelola lingkungan dan penguatan mitigasi bencana sejak dari sumber risikonya. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada bantuan setelah kejadian, tetapi harus disertai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana berulang dan melindungi keselamatan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang kuat dalam pengelolaan aset negara melalui Danantara. Ia juga meminta pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath, mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran dan aparat gabungan dalam membongkar penyelundupan sekitar satu ton ketamin menggunakan kapal tanker MT Global 168. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan kepemimpinan Kapolri dalam menempatkan pemberantasan narkoba sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya dalam aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).