Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Cianjur – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menekankan kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemanfaatan situs sejarah nasional sebagai sarana pendidikan kebangsaan.
PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa pihaknya akan terus memonitor perkembangan kawasan industri nasional, khususnya di tengah proses konsolidasi kawasan industri BUMN yang saat ini berlangsung di bawah PT Danareksa (Persero) dan PT Danantara Asset Management.
PARLEMENTARIA, Makkah — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti persoalan distribusi obat sekaligus pentingnya penguatan layanan kesehatan jamaah haji Indonesia saat melakukan peninjauan di Snood Mawteen Hotel Sektor 8, Makkah, Arab Saudi, Kamis (21/05/2026).
PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Hal itu disampaikannya usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).
PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).
PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).
PARLEMENTARIA, Lombok — Komisi VI DPR menggelar agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengevaluasi penyaluran dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Memimpin agenda, Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa program KUR adalah wujud nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.
PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menyoroti meningkatnya tren penyalahgunaan narkotika di Provinsi Gorontalo dan menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemberantasan narkoba secara nasional.
PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia meyakini dukungan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga tingkat daerah perlu terus diperkuat pada masa mendatang.
PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dukungan tersebut perihal KITB sebagai pusat pertumbuhan industri nasional yang mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan ekspor, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. Menurutnya, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, hingga antara Indonesia dan komunitas internasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, perempuan di parlemen tidak cukup hanya hadir sebagai representasi, tetapi juga harus berperan dalam mentransformasi kebijakan publik.