Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap influenza di tengah pemantauan aktivitas virus yang masih berlangsung di Indonesia. Ia meminta upaya pencegahan, edukasi masyarakat, dan deteksi dini terus diperkuat guna menekan risiko penularan, terutama pada kelompok rentan.
PARLEMENTARIA, Denpasar - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pencipta karya, termasuk memastikan pemenuhan hak dan pembagian royalti secara transparan, adil, serta tidak berbelit-belit.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penelusuran aset atau asset tracing dalam penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu dilakukan secara cermat dan profesional untuk mencegah risiko kriminalisasi. Keakuratan penelusuran serta kejelasan asal-usul aset menjadi aspek penting agar mekanisme perampasan aset tidak mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyesalkan kembali terjadinya kasus perundungan terhadap anak di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel); dan Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah. Menurutnya, kasus yang terus berulang ini semakin menegaskan pentingnya mengkaji pembentukan UU Anti-Perundungan yang mengatur pencegahan dan penanganan kasus tersebut secara lebih detail dan komprehensif.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Aspek perlindungan terhadap pihak ketiga (third party) yang beritikad baik perlu menjadi perhatian dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Pengaturan tersebut penting, untuk memastikan negara tidak mengabaikan hak kepemilikan warga negara yang memperoleh aset secara sah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Krisis kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026 memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai penegakan hukum terhadap perusak lingkungan saat ini menghadapi dilema besar akibat penerapan asas ultimum remedium atau hukum pidana sebagai upaya terakhir yang dinilai terlalu lembek di hadapan korporasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pemerintah segera menindaklanjuti permohonan bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar yang diajukan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti melonjaknya pasien rumah sakit (RS) di Kalimantan Tengah (Kalteng) buntut kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Puan pun meminta penguatan penanganan krisis kesehatan di Kalteng.
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PAKAR/AKADEMISI TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta pemerintah Indonesia mengambil peran aktif melalui jalur diplomasi untuk mendorong penghentian serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredakan eskalasi konflik sekaligus memastikan keselamatan warga sipil, termasuk jemaah umrah Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi yang turun langsung memimpin upaya pemberantasan jaringan narkoba di Tanah Air. Habiburokhman menilai, komitmen tersebut menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan pentingnya pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/SMK sederajat secara adil, transparan, dan humanis. Ia mengingatkan agar asesmen yang mulai berlangsung pada 26 Oktober 2026 tersebut tidak menjadi beban psikologis bagi peserta didik maupun dianggap sebagai penentu tunggal masa depan pendidikan mereka.