Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan bahwa perhatian lebih dan kasih sayang kepada anak yatim merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Hal tersebut disampaikannya sebagai refleksi rasa syukur atas kemampuan bangsa Indonesia dalam melewati berbagai dinamika dengan tetap berserah diri kepada Tuhan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan dua prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap kebijakan pariwisata: dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, kedua hal itu selalu menjadi tekanan utama Komisi VII setiap kali berhadapan dengan para pemangku kepentingan pariwisata.
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada warga Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (25/6/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penangkapan Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil. Menurutnya, keberhasilan Polda Jawa Barat menangkap pelaku harus menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian tindak pidana yang terjadi, termasuk mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum terungkap.
PARLEMENTARIA, Semarang — Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI ke Jawa Tengah membawa angin segar bagi perlindungan hukum kaum perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran. Wakil Ketua Pansus tersebut, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan krusial terkait dampak kekosongan hukum perdata internasional saat ini.
PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya kejelasan batas wilayah dan pengakuan terhadap karakteristik daerah dalam penyusunan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk mengawal realisasi bantuan penanganan dampak bencana di Aceh, termasuk pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat banjir.
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menyebutkan pentingnya pembaharuan hukum perdata internasional. Demi mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.
PARLEMENTARIA, Bogor — Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan mendalami berbagai persoalan pemanfaatan ruang di Jawa Barat. Mulai dari pertambangan ilegal, alih fungsi kawasan lindung, hingga sinkronisasi kebijakan swasembada pangan dengan upaya perlindungan kawasan konservasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk segera mengevaluasi dan menyederhanakan persyaratan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program Bedah Rumah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.