•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

25 Juni 2026

Diskon Tiket Transportasi Hingga 30%, Andi Iwan: Angin Segar untuk Ekonomi Lokal

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Diskon Tiket Transportasi Hingga 30%, Andi Iwan: Angin Segar untuk Ekonomi Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meyakini bahwa program diskon tarif transportasi yang digulirkan Pemerintah pada semester II 2026 akan menjadi penggerak roda ekonomi rakyat. Kebijakan ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk meratakan mobilitas masyarakat sekaligus menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang efektif.

Chusnunia Chalim Soroti Tanggung Jawab Lingkungan Industri Air Minum Kemasan

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim Soroti Tanggung Jawab Lingkungan Industri Air Minum Kemasan

PARLEMETARIA, Bogor – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menjelaskan kunjungan Panja Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI ke PT Akasha Wira International Tbk dilakukan untuk mendalami berbagai aspek industri AMDK, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan sumber daya air yang digunakan perusahaan.

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang hingga kini masih bekerja sebagai tenaga honorer di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut perlindungan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat.

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menekankan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) perlu berfokus pada upaya menghilangkan berbagai hambatan terhadap keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin lanjutan sesi ketiga Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KI Pusat Periode 2026–2030.

Atalia Praratya Dorong Sensus Ekonomi dan Penguatan Anggaran Bansos untuk Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Praratya Dorong Sensus Ekonomi dan Penguatan Anggaran Bansos untuk Masyarakat

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyeleksi calon terbaik untuk mengisi satu kursi Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test), Kamis. Seleksi ini menjadi krusial mengingat BS OJK memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap OJK, terlebih setelah penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional

PARLEMENTARIA, Semarang — Tingginya mobilitas manusia dan intensitas kerja sama lintas negara menuntut Indonesia untuk segera memiliki payung hukum perdata internasional yang kuat. Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa kehadiran RUU HPI akan memperjelas dan mempertegas kepastian hukum yang selama ini kerap mengalami kekosongan.

Skandal Salah Sasaran Bedah Rumah di NTB, Mori Hanafi Ungkap Kecurangan Tenaga Lapangan

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Skandal Salah Sasaran Bedah Rumah di NTB, Mori Hanafi Ungkap Kecurangan Tenaga Lapangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkap temuan mengejutkan terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.

Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kasus kekerasan dan pelecehan terhadap santri. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan.

Herman Khaeron Dorong Sertifikasi BUMN Wajib Melalui IDSurvey

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Herman Khaeron Dorong Sertifikasi BUMN Wajib Melalui IDSurvey

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk memberikan mandat yang lebih besar kepada IDSurvey dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yakni fungsi sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan penerimaan negara, keamanan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Komisi V Soroti Lemahnya Pengawasan BSPS: Anggaran Evaluasi Nol, Pengawasan Bisa Lumpuh

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Soroti Lemahnya Pengawasan BSPS: Anggaran Evaluasi Nol, Pengawasan Bisa Lumpuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, merespons temuan manipulasi data penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang salah sasaran ke rumah mewah. Legislator dapil Kalimantan Barat II ini menegaskan bahwa insiden tersebut membuktikan lemahnya sistem pengawasan internal di Kementerian Perumahan.