Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.
PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia yang seharusnya dioptimalkan negara untuk menyediakan air siap minum bagi rakyat, justru banyak diserap oleh korporasi swasta untuk diolah kembali menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bernilai komersial.
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya menjaga tutupan hutan di Jawa Barat sebagai upaya mencegah bencana hidrometeorologi, termasuk banjir yang kerap terjadi di wilayah hilir seperti Jakarta. Menurutnya, berkurangnya kawasan hutan telah berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menahan air hujan.
PARLEMENTARIA, Bogor – Sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan dan alih fungsi lahan. Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat, para legislator menekankan bahwa kebutuhan pembangunan dan peningkatan produktivitas lahan tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hutan yang berperan penting sebagai penyangga lingkungan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas bertambahnya jumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Ia mendorong ada evaluasi serius terkait hal ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena banyaknya peserta yang lolos masuk perguruan tinggi negeri (PTN) namun tidak melakukan registrasi atau daftar ulang. Dengan kondisi seperti ini, Puan pun meminta Pemerintah melakukan evaluasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional dalam Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Menurut Dave, momentum tersebut harus dijaga agar mampu menciptakan stabilitas kawasan, memberikan kepastian terhadap kondisi geopolitik, serta berdampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta kondisi ketatanegaraan dan internasional yang terus berkembang.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) yang dinilainya terus menurun, meski profesi tersebut memiliki beban kerja, risiko hukum, serta tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.
PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti perlunya kejelasan dalam tata kelola kawasan hutan, khususnya terkait pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pembangunan dan pertambangan. Menurutnya, berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status kawasan maupun konflik pemanfaatan ruang.