•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar konsep Satu Data Indonesia dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari dualisme pengaturan sekaligus memastikan tata kelola data nasional berjalan lebih efektif, selaras, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

14 Juli 2026

Buku Anotasi KUHAP Diharapkan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Buku Anotasi KUHAP Diharapkan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sinergi antarlembaga penegak hukum dan kesamaan pemahaman dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi kunci keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan menjadi referensi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan KUHAP secara konsisten.

Implementasi KUHAP Jadi Kunci Keberhasilan Reformasi Hukum Nasional

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Implementasi KUHAP Jadi Kunci Keberhasilan Reformasi Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keberhasilan reformasi hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh lahirnya regulasi baru, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten sehingga mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati saat memberikan sambutan pada peluncuran Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diselenggarakan Komisi III DPR RI di Pustakaloka DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2027)

Dave Laksono: RUU Penyiaran Jadi Jawaban atas Transformasi Media di Era Digital

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dave Laksono: RUU Penyiaran Jadi Jawaban atas Transformasi Media di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental wajah industri penyiaran nasional. Jika lebih dari dua dekade lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi fondasi penyelenggaraan siaran radio dan televisi analog, kini kemunculan platform digital, layanan streaming, media berbasis internet, hingga kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru yang menuntut kehadiran regulasi yang lebih adaptif.

Eva Stevany Usulkan RUU Statistik Sederhanakan Klasifikasi Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Eva Stevany Usulkan RUU Statistik Sederhanakan Klasifikasi Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba mengusulkan penyederhanaan klasifikasi statistik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, pembagian statistik yang selama ini terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus sebaiknya disederhanakan menjadi dua kategori, yakni statistik resmi negara dan non statistik resmi negara.

Komisi IX Soroti Tata Kelola MBG, Charles Minta Penentuan Lokasi Berbasis Kebutuhan

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Soroti Tata Kelola MBG, Charles Minta Penentuan Lokasi Berbasis Kebutuhan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kembali berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola agar manfaat MBG benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Soroti Rendahnya Utilisasi Industri, Yoyok Riyo Minta Kemenperin Bertindak Cepat

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Rendahnya Utilisasi Industri, Yoyok Riyo Minta Kemenperin Bertindak Cepat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kewajiban administratif, namun yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pertumbuhan industri dan terjaganya lapangan kerja. Ia pun mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kinerja sektor industri nasional di tengah tantangan ekonomi global

DPR Tegaskan UU HKPD Konstitusional di Sidang Uji Materiil MK

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan UU HKPD Konstitusional di Sidang Uji Materiil MK

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyatakan sikap tegasnya mempertahankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Beleid ini tengah menghadapi sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 171/PUU-XXIV/2026.

Banggar Dorong Reformasi Fiskal Dalam RUU P2 APBN 2025

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Reformasi Fiskal Dalam RUU P2 APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 bersama Menteri Keuangan RI. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Banggar DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola fiskal melalui penyempurnaan Dana Alokasi Umum (DAU), reformasi subsidi energi, hingga pengelolaan aset negara yang lebih akuntabel.

Masalah Konflik Kawasan Hutan Tidak Selesai, Ahmad Yohan Minta Kemenhut Percepat Penyelesaian

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Masalah Konflik Kawasan Hutan Tidak Selesai, Ahmad Yohan Minta Kemenhut Percepat Penyelesaian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat penyelesaian masalah status tanah desa yang berada dalam kawasan hutan. Menurutnya saat ini terdapat puluhan ribu desa yang sebagian/seluruh wilayahnya berada di kawasan hutan.

Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mempertanyakan efektivitas program sosial PT Freeport Indonesia yang disebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara kolektif meski telah berjalan puluhan tahun. Pernyataan itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Bambang Patijaya: Kecelakaan Tambang Freeport Pengaruhi Proyeksi PNBP 2026

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya: Kecelakaan Tambang Freeport Pengaruhi Proyeksi PNBP 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyebut insiden kecelakaan tambang PT Freeport Indonesia pada akhir 2025 turut memengaruhi proyeksi penurunan penerimaan negara pada 2026. Pernyataan itu disampaikan usai dirinya memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).