•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI, menyoroti intensitas tinggi angkutan batu bara di jalur kereta api Lampung–Palembang yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara pada Selasa (14/7/2026), Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

15 Juli 2026

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bidang kepemudaan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi. Menurutnya, investasi terhadap pemuda tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan moral.

Komisi VIII Pastikan Pencairan Dana Awal Haji 2027 Sesuai Mekanisme dan Dasar Hukum

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Pastikan Pencairan Dana Awal Haji 2027 Sesuai Mekanisme dan Dasar Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI memastikan pencairan dana awal penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dilakukan melalui mekanisme yang sah, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepastian tersebut disampaikan di tengah tenggat pembayaran awal layanan haji kepada Pemerintah Arab Saudi yang harus segera dipenuhi agar layanan bagi jemaah Indonesia dapat diamankan.

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai tidak hanya harus mampu menjawab perkembangan teknologi digital, tetapi juga perlu dibangun secara harmonis dengan berbagai regulasi yang telah lebih dahulu mengatur ruang digital, pers, hingga perlindungan data pribadi.

Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah RI melampirkan surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi sebagai dasar pengajuan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi landasan penting bagi DPR RI dalam memberikan persetujuan penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pelaksanaan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, serta solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, upaya pembenahan tata kelola program tidak boleh mengorbankan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung salah satu program prioritas pemerintah tersebut.

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemanfaatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi solusi yang didorong Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf untuk mempercepat penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi warga Bumi Tridharma I-II, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan alokasi anggaran pembinaan olahraga nasional perlu disusun berdasarkan capaian prestasi masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, selain mendukung target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang proporsional kepada cabang olahraga yang selama ini konsisten mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan pemerintah agar tidak mencairkan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M tanpa dasar administrasi yang jelas. Menurutnya, transfer dana sekitar Rp4 triliun yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus didukung dokumen resmi agar memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dari media penyiaran konvensional menuju platform digital menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di tengah pesatnya perkembangan media berbasis internet, DPR RI memandang regulasi penyiaran perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan pemerintah harus segera memberikan kepastian kebijakan bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, para mitra telah berinvestasi dan menjalankan arahan pemerintah sehingga tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan.

Dini Rahmania Minta Kemenhaj Perkuat Perlindungan Jemaah Usai Kasus Penipuan Haji Ilegal

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dini Rahmania Minta Kemenhaj Perkuat Perlindungan Jemaah Usai Kasus Penipuan Haji Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengawal pemulihan hak 3.550 korban penipuan haji ilegal yang mengalami kerugian hingga Rp116,7 miliar. Menurutnya, negara harus hadir memastikan proses pengembalian kerugian berjalan optimal sekaligus memperkuat sistem perlindungan jemaah agar kasus serupa tidak kembali terulang.