•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi XII: Risiko Bisnis Smelter Jadi Tanggung Jawab Perusahaan, Bukan Negara

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Komisi XII: Risiko Bisnis Smelter Jadi Tanggung Jawab Perusahaan, Bukan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan risiko kerugian bisnis akibat gangguan operasional smelter menjadi tanggung jawab PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara, bukan ditanggung negara. Pernyataan itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

15 Juli 2026

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan.

Irsan Sosiawan: Kontribusi Freeport dan AMMAN Harus Diimbangi Kepedulian terhadap Masyarakat

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Irsan Sosiawan: Kontribusi Freeport dan AMMAN Harus Diimbangi Kepedulian terhadap Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan menyoroti pentingnya ketepatan sasaran program tanggung jawab sosial (CSR) PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian DPR RI (BK) DPR RI melakukan penandatanganan kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM. Dalam sambutannya secara daring, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan MoU ini dalam rangka sinergi dan penguatan mekanisme pemantauan serta peninjauan undang-undang. Hal ini, tambahnya, sangat penting untuk menilai relevansi, efektivitas, dan dampak sebuah undang-undang setelah resmi diberlakukan.

Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam

Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota BAKN DPR RI Musthofa menyetujui usulan penyaluran kredit di bawah satu juta rupiah tanpa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan syarat perbankan tetap menelusuri rekam jejak historis calon peminjam. Syarat ini dinilai penting agar kebijakan penyaluran tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki moral hazard. Hal tersebut disampaikan usai melakukan agenda Kunjungan Kerja BAKN ke Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/07/2026).

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, pemerintah didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara agar target pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan peserta didik baru harus direspons melalui penataan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah masing-masing sekolah, melainkan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antarseluruh jenjang dan penyelenggara pendidikan.

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK memaparkan bahwa wilayah tersebut merupakan penyalur KUR terbesar secara nasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Ia menegaskan bahwa besarnya skala penyaluran tersebut harus dibarengi pengelolaan yang tepat sasaran agar kemanfaatannya optimal.

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase penting dalam hubungan ekonomi dan tata kelola global. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah yang berkelanjutan untuk pembangunan Kota Bogor yang lebih baik lagi.

Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia dan operasional smelter PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara telah diawasi secara periodik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM. Hal itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat posisi Indonesia dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kementerian harus menjalankan peran sebagai representasi negara, bukan sekadar bertindak layaknya agen perjalanan.

Soroti 907 Perlintasan Tak Terjaga, Sudjatmiko Minta Pemerintah Bertindak Cepat

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti 907 Perlintasan Tak Terjaga, Sudjatmiko Minta Pemerintah Bertindak Cepat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menekankan urgensi perbaikan sistem keselamatan perkeretaapian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pada Selasa (14/7/2026) di Gedung Nusantara. Ia mendesak agar pada tahun 2027, tidak ada lagi perlintasan kereta api yang tidak terjaga di Indonesia.