Berita Terbaru

Industri dan Pembangunan31 Maret 2026

Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan

PARLEMENTARIA, Sumedang - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus didorong untuk keluar dari stigma kekerasan yang pernah melekat pada lembaga pendidikan kedinasan tersebut. Pembinaan praja diharapkan semakin mengedepankan pendekatan akademik, pembentukan karakter, serta hubungan yang lebih sehat antara senior dan junior.

31 Maret 2026

Waspadai Dampak Geopolitik Global Terhadap Subsidi Pupuk Nasional

Industri dan Pembangunan

Waspadai Dampak Geopolitik Global Terhadap Subsidi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi VI DPR RI memberikan imbauan mengenai kerentanan industri pupuk nasional terhadap dinamika geopolitik global yang terjadi. Ketergantungan yang tinggi pada komponen impor, khususnya gas bumi dan bahan baku mineral, dinilai dapat mengancam stabilitas fiskal negara di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah.

Penumpang Tembus 70 Ribu, Legislator Dorong Pembangunan Zona 3 di Stasiun Bekasi

Industri dan Pembangunan31 Maret 2026

Industri dan Pembangunan

Penumpang Tembus 70 Ribu, Legislator Dorong Pembangunan Zona 3 di Stasiun Bekasi

PARLEMENTARIA, Bekasi — Volume penumpang yang tinggi di Stasiun Kota Bekasi menuntut adanya peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya ruang tunggu pengantar dan penataan kantong parkir. Merespons hal tersebut, Komisi V DPR RI mendorong segera direalisasikannya pembangunan fasilitas 'Zona 3' demi mengurai kepadatan dan kemacetan di area luar stasiun.

Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat

Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 secara lebih proporsional, khususnya terkait ketentuan mengenai hak keuangan atau pensiun pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Permintaan itu disampaikan MK dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD

Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mendukung dan menyukseskan aksesi Indonesia dalam keanggotaan OECD menjadi komitmen yang terus dijalankan oleh BKSAP DPR RI. Sebagai komitment nyata, BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo Suwondo, menghadiri OECD Global Parliamentary Network (OECD GPN) secara daring pada Jumat lalu, (13/3/2026).

Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Keterampilan Guru untuk Wujudkan Pendidikan Inklusif

Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Keterampilan Guru untuk Wujudkan Pendidikan Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan pendidikan inklusif melalui peningkatan keterampilan guru, untuk mewujudkan layanan pendidikan berkualitas bagi semua.

Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM

Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus yang juga merupakan pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai peristiwa tersebut merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa.

Ekosistem Pendidikan Tinggi Harus Sehat Tak Boleh Bersaing Secara Kuantitas

Industri dan Pembangunan31 Maret 2026

Ekosistem Pendidikan Tinggi Harus Sehat Tak Boleh Bersaing Secara Kuantitas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta wacana pembatasan kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) dikaji ulang secara komprehensif. Pembatasan diharapkan pembatasan jangan sampai menciptakan eksklusivitas baru di PTN.

Dorong Pemerintah Gelar Pasar Murah, Rajiv: Waspadai Lonjakan Harga

Industri dan Pembangunan

Dorong Pemerintah Gelar Pasar Murah, Rajiv: Waspadai Lonjakan Harga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta pemerintah memperbanyak program pasar murah untuk menekan kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia menilai ketersediaan pangan nasional, khususnya sembilan komoditas strategis, masih dalam kondisi aman hingga periode setelah Lebaran.

Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus

Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. DPR menegaskan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

31 Maret 2026

Sekolah Perlu Sinkronkan Aturan Pembatasan Medsos Anak demi Tangkis Algoritma Berbahaya

Sekolah Perlu Sinkronkan Aturan Pembatasan Medsos Anak demi Tangkis Algoritma Berbahaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak instansi pendidikan segera menyinkronkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun (PP TUNAS) dengan sistem pembelajaran untuk membentengi siswa dari dampak negatif algoritma digital mulai 28 Maret 2026.

Pembatasan Penggunaan AI Instan dan Medsos bagi Anak di Bawah Umur Langkah Progresif Lindungi Generasi Muda