•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengkaji pengaturan bentuk apresiasi bagi masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Wacana itu disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

11 Juni 2026

Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat membutuhkan sinkronisasi sedikitnya enam undang-undang agar kehadirannya tidak justru menambah tumpang tindih regulasi dan data wilayah adat. Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menanggapi laporan kriminalisasi warga adat yang mengemuka dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penetapan batas wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci penyelesaian konflik agraria yang terus berulang. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru. Usulan itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Baleg terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat selesai paling lama dua masa sidang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah sebagai usulan DPR RI. Target itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan usai memimpin pertemuan kunjungan kerja Baleg dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Hinca Pandjaitan menekankan pentingnya penyusunan RUU HPI tersebut yang berbasis pada pengalaman praktik dan data empiris selama ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan hukum yang melibatkan unsur asing perlu menjadi bahan evaluasi agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum di masa depan.

UU Polri yang Baru Perkuat Peran Pengawasan Eksternal oleh Kompolnas

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

UU Polri yang Baru Perkuat Peran Pengawasan Eksternal oleh Kompolnas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan semakin memperkuat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih ada peran lembaga pengawas eksternal Polri yang semakin diperkuat.

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti proporsi usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum Tahun 2027 yang dinilainya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal dibandingkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia meminta struktur anggaran tersebut dikaji kembali agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menekankan agar usulan tambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman HAM hingga ke daerah-daerah.

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diwujudkan melalui program-program yang terukur dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga keberanian menentukan prioritas program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di DPR RI memunculkan sorotan terhadap orientasi penggunaan anggaran. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tantangan utama Kementerian HAM bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan agar lebih banyak menyentuh masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM.

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar fakultas-fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi dilibatkan sebagai mitra dalam penguatan layanan hukum nasional. Baginya, langkah tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) hukum di Indonesia.