Berita Korpolkam

Pembinaan, Koordinasi, dan Komunikasi Antara Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) memperkuat pembinaan, koordinasi, dan komunikasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, akuntabel, serta mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

1 Juli 2026

BKSAP: Kunjungan PM India ke Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Strategis

BKSAP: Kunjungan PM India ke Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025.

RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru

RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang terus berubah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu dirancang sebagai payung hukum jangka panjang yang tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah pusat diminta untuk lebih mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada terganggunya pembayaran gaji aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI terus mempercepat pembahasan RUU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Sidang V 2025-2026 menyetujui tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik dan menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan pelayanan informasi di Indonesia.

Komisi XII Pastikan B50 Lulus Uji Coba dan Bikin Hemat Devisa Negara

Komisi XII Pastikan B50 Lulus Uji Coba dan Bikin Hemat Devisa Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan secara resmi implementasi bahan bakar B50 pada 1 Juli 2026. Kebijakan peningkatan campuran nabati ini dinilai akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian, khususnya dalam menekan pengeluaran negara.

Paripurna DPR Sahkan Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

Paripurna DPR Sahkan Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan proses naturalisasi dua calon pemain Timnas Indonesia, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony, dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR RI,Selasa (30/6/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta turut hadir mendampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti.

Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR

Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi RUU usul DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Respons Penyelundupan 325 Kg Sabu, Komisi I: Perkuat Pengawasan Maritim

Respons Penyelundupan 325 Kg Sabu, Komisi I: Perkuat Pengawasan Maritim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai kasus penyelundupan 325 kilogram sabu melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh menjadi pengingat bahwa pengamanan wilayah maritim perlu terus diperkuat. Menurutnya, luasnya wilayah perairan Indonesia menuntut dukungan anggaran, teknologi, sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi antarlembaga yang semakin optimal.

Balita Meninggal di Lokasi Pembangunan, Pemda Harus Evaluasi Seluruh Proyek!

Balita Meninggal di Lokasi Pembangunan, Pemda Harus Evaluasi Seluruh Proyek!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tragedi memilukan kembali terjadi di tengah masifnya pembangunan infrastruktur perkotaan. Seorang balita berinisial I berusia 4 tahun, meninggal dunia setelah terjebak selama hampir empat jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/6) dini hari.

Masalah Perbatasan Tak Kunjung Tuntas, Komisi II Siap Bahas Beleid Baru Jika Diperlukan