•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Hari Bhayangkara 2026, Puan: Polri Harus Terus Buktikan Komitmen Layani Masyarakat

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Hari Bhayangkara 2026, Puan: Polri Harus Terus Buktikan Komitmen Layani Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Di usia Polri yang ke-80, Puan pun berharap seluruh anggota kepolisian terus berupaya menjadi pelayan masyarakat yang baik.

1 Juli 2026

Komisi III: Delapan Dekade Polri Jadi Tonggak Penting Sejarah Bangsa

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Delapan Dekade Polri Jadi Tonggak Penting Sejarah Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2026.

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional.

Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak langkah terobosan berupa membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini disampaikan Mafirion usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau guna mendengarkan pengaduan terkait sengketa lahan kawasan hutan adat yang menahun.

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan sejumlah undang-undang sektoral lain masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR. Kendati demikian, rapat gabungan tripartit dan pandangan mini dari delapan fraksi serta pemerintah telah menyatakan sepakat atas urgensi RUU ini.

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelesaian kewenangan pengelolaan daerah kepulauan akan didahulukan dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan, sebelum masuk ke perumusan skema pendanaan. Urutan ini ditegaskan Pansus untuk meluruskan persepsi bahwa RUU ini sekadar permintaan anggaran dari daerah kepulauan kepada pemerintah pusat.

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Delapan provinsi anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI) menitipkan puluhan poin usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Selasa (30/6/2026). Pihak-pihak itu berharap seluruh masukan tidak hanya jadi pelengkap dokumentasi rapat saja.

Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pasal afirmasi atas wilayah kepulauan pada UU 23/2014 dinilai belum mampu menyelesaikan penentuan formula Dana Khusus Kepulauan (DKK). Mendeknya penghitungan dana itu menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI. Terdapat usulan agar formula DKK dapat ditentukan di dalam rancangan beleid itu.

Pengaturan Tugas dan Posisi Keuangan Wakil Kepala Daerah Perlu DIpertegas

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan Tugas dan Posisi Keuangan Wakil Kepala Daerah Perlu DIpertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mendorong adanya penegasan mengenai posisi keuangan serta pelaksanaan tugas wakil kepala daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif.

Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi atau organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun bantuan untuk Palestina. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan masyarakat benar-benar sampai kepada rakyat Palestina.