Berita Korpolkam

Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga berharap penyusunan RUU Profesi Kurator bisa selaras dengan mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurutnya, sinkronisasi pengaturan tersebut penting agar tidak membuka celah penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu.

3 September 2026

Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak

Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Bayu Dwi Anggono dan Rieke Diah Pitaloka sebagai Pakar Komunikasi Politik, melakukan Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR

Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi pengaturan tata ruang hingga tingkat daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik baru dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ketua Komisi XIII Dorong Perluasan Patroli WNA, Perkuat Pendeteksian

Ketua Komisi XIII Dorong Perluasan Patroli WNA, Perkuat Pendeteksian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian. Menurutnya, pola pengawasan melalui patroli seperti yang dilakukan di Bali perlu diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA.

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

PARLEMENTARIA, Banjar – Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kehadiran Komisi II itu dalam rangka agar MBR mendapatkan kepastian hukum atas tanah serta tempat tinggal yang mereka manfaatkan selama ini.

Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria penting untuk menghadirkan payung hukum dalam menyelesaikan persoalan agraria lintas sektor. Urgensi tersebut antara lain dipicu ketimpangan penguasaan tanah, tingginya konflik agraria, serta tumpang tindih regulasi, data, dan kewenangan antarsektor.

Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran

Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terutama dari sisi kewenangan dan dukungan anggaran. Hal ini menyusul postur anggaran Ombudsman yang dinilai belum menunjukkan keseimbangan antara belanja manajemen dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Potensi PNBP Obvitnas Capai Rp7 Triliun, Hinca Dorong Polri Lakukan Optimalisasi

Potensi PNBP Obvitnas Capai Rp7 Triliun, Hinca Dorong Polri Lakukan Optimalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Polri memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Potensi tersebut perlu dikaji secara lebih serius agar dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, RUU tersebut memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga penyusunannya membutuhkan kajian yang cermat dan tidak tergesa-gesa.

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mendesak pemerintah untuk menyajikan kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara terbuka. Transparansi variabel penentuan desil dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masih Dinamis, Keterbukaan Jadi Komitmen

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masih Dinamis, Keterbukaan Jadi Komitmen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal itu sejalan dengan posisi RUU Perampasan Aset sebagai RUU Usul Inisiatif DPR yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

Tindak Pidana Judol Akan Masuk dalam Pembahasan DIM di RUU Perampasan Aset