•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti proporsi usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum Tahun 2027 yang dinilainya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal dibandingkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia meminta struktur anggaran tersebut dikaji kembali agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

10 Juni 2026

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menekankan agar usulan tambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman HAM hingga ke daerah-daerah.

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diwujudkan melalui program-program yang terukur dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga keberanian menentukan prioritas program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di DPR RI memunculkan sorotan terhadap orientasi penggunaan anggaran. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tantangan utama Kementerian HAM bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan agar lebih banyak menyentuh masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM.

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar fakultas-fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi dilibatkan sebagai mitra dalam penguatan layanan hukum nasional. Baginya, langkah tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) hukum di Indonesia.

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikembangkan Kementerian Hukum difokuskan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Pasalnya, fokus yang jelas diperlukan agar program Posbakum berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Pertimbangkan Pengalaman Praktis Pelaku Usaha

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Pertimbangkan Pengalaman Praktis Pelaku Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai kontrak bisnis lintas negara. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional perlu mempertimbangkan pengalaman praktis pelaku usaha dalam menentukan pilihan hukum (choice of law) pada kerja sama internasional.

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai hak imunitas anggota DPR RI kepada jajaran Polresta Serang. Wakil Ketua MKD DPR Agung Widiyantoro menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, khususnya terkait penyampaian pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

Parlemen Indonesia – Belarusia Jajaki Kerja Sama Produk Susu Halal dan Teknologi Pengelolaan Sampah

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Parlemen Indonesia – Belarusia Jajaki Kerja Sama Produk Susu Halal dan Teknologi Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Belarusia menjajaki sejumlah peluang kerja sama baru dengan Belarusia, mulai dari pengembangan produk susu bersertifikasi halal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang dinilai telah maju dan berhasil diterapkan di negara tersebut.

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dengan Polresta Serang Kota dalam pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan dinas.

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang demi mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.