Berita Korpolkam

SIMASLEG Bebas Akun Bot Demi Beri Rasa Aman Publik Kawal Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini berkomitmen untuk memaksimalkan ruang partisipasi publik dengan diluncurkannya Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Rabu (15/7/2026). Pasalnya, inovasi digital ini akan terus dikembangkan dan disosialisasikan secara masif supaya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

15 Juli 2026

SIMASLEG Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU

SIMASLEG Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Rabu (15/7/2026). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap suara rakyat di era keterbukaan parlemen.

SIMASLEG Jembatan Digital Aspirasi Rakyat dalam Pembentukan UU

SIMASLEG Jembatan Digital Aspirasi Rakyat dalam Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Rabu (15/7/2026). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap suara rakyat di era keterbukaan parlemen.

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Meski mengapresiasi capaian realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian tersebut, Pihaknya menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis data secara real-time.

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan.

BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional

BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian DPR RI (BK) DPR RI melakukan penandatanganan kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM. Dalam sambutannya secara daring, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan MoU ini dalam rangka sinergi dan penguatan mekanisme pemantauan serta peninjauan undang-undang. Hal ini, tambahnya, sangat penting untuk menilai relevansi, efektivitas, dan dampak sebuah undang-undang setelah resmi diberlakukan.

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase penting dalam hubungan ekonomi dan tata kelola global. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah yang berkelanjutan untuk pembangunan Kota Bogor yang lebih baik lagi.

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai tidak hanya harus mampu menjawab perkembangan teknologi digital, tetapi juga perlu dibangun secara harmonis dengan berbagai regulasi yang telah lebih dahulu mengatur ruang digital, pers, hingga perlindungan data pribadi.

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemanfaatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi solusi yang didorong Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf untuk mempercepat penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi warga Bumi Tridharma I-II, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia

RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dari media penyiaran konvensional menuju platform digital menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di tengah pesatnya perkembangan media berbasis internet, DPR RI memandang regulasi penyiaran perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Dave Laksono: RUU Penyiaran Jadi Jawaban atas Transformasi Media di Era Digital

Dave Laksono: RUU Penyiaran Jadi Jawaban atas Transformasi Media di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental wajah industri penyiaran nasional. Jika lebih dari dua dekade lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi fondasi penyelenggaraan siaran radio dan televisi analog, kini kemunculan platform digital, layanan streaming, media berbasis internet, hingga kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru yang menuntut kehadiran regulasi yang lebih adaptif.

DPR Tegaskan UU HKPD Konstitusional di Sidang Uji Materiil MK