Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian Daerah Maluku Utara bersama Kejaksaan Tinggi, Badan Narkotika Provinsi, hingga pemerintah daerah untuk mengkaji penyebab tingginya angka kriminalitas dan peredaran narkotika di wilayah Maluku Utara. Menurutnya, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel berpotensi meluas hingga menyeret negara-negara lain. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan dan perekonomian global.
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Provinsi Riau. Pasalnya, kompleksitas persoalan di daerah, mulai dari konflik agraria hingga perlindungan korban, memerlukan koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin mendorong penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara melalui penambahan personel, anggaran, dan sarana pendukung. Hal itu guna mengoptimalkan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah kepulauan tersebut.
PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pemenuhan kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diabaikan.
PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang lebih berkeadilan dalam menangani perkara yang menjerat Kepala Suku masyarakat adat di Malifut, Halmahera Utara, Afrida Erna Ngato. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak atas wilayah serta ruang hidupnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI terus mengawal penuntasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) demi menghadirkan payung hukum serta perlindungan yang berkeadilan bagi para pengemudi ojol di tanah air. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi DPR RI bersama jajaran pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menilai penyelenggaraan AIPA Roadshow menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai ASEAN dan diplomasi parlemen. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu terus diperluas ke berbagai daerah agar semakin banyak anak muda mengenal peran ASEAN dalam menghadapi tantangan global.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberhasilan kerja sama parlemen di kawasan ASEAN tidak cukup diukur dari banyaknya resolusi yang dihasilkan. Yang lebih penting, setiap resolusi harus diterjemahkan menjadi kebijakan nasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat identitas ASEAN sekaligus menjaga relevansi organisasi kawasan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami ASEAN sebagai organisasi antarnegara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama kawasan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Polres Way Kanan untuk menghentikan proses hukum terhadap Hartono, warga yang menjadi tersangka dalam perkara penjualan BBM eceran di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Menurutnya, penegakan hukum harus mampu membedakan antara praktik penimbunan BBM dengan distribusi skala kecil yang dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses energi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menilai anjloknya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Bali dari 152 persen menjadi 91,8 persen sebagai fenomena yang mengindikasikan dua kelemahan struktural.