•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Bank Jateng Perlu Perluas Akses KUR untuk UMKM

Politik dan Keamanan2 April 2026

Bank Jateng Perlu Perluas Akses KUR untuk UMKM

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR Wahyudin Noor Aly mendorong Bank Jateng untuk melakukan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, penyaluran kredit kepada usaha kecil memiliki dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan kredit besar yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu.

2 April 2026

Bank Jateng Harus Jadi Pilar Utama Ekonomi Daerah

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Bank Jateng Harus Jadi Pilar Utama Ekonomi Daerah

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya perbankan daerah, sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi dan desentralisasi fiskal di daerah. Ia menilai, keberadaan bank daerah seperti Bank Jateng memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai penghasil dividen bagi daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Kaji Aspek Pernikahan WNI Beda Agama di Luar Negeri

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Kaji Aspek Pernikahan WNI Beda Agama di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI I Wayan Sudirta menyoroti fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Ia menilai praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai dasar hukum nasional.

Komisi III Minta Peninjauan Ulang Sengketa Lahan Pakuwon Jati Group versus Ahli Waris Alm. Satoewi

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Peninjauan Ulang Sengketa Lahan Pakuwon Jati Group versus Ahli Waris Alm. Satoewi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait aspirasi dan pengaduan masyarakat atas sengketa tanah di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Rapat yang berlangsung di Senayan, Rabu (1/4/2026), menghadirkan aparat penegak hukum, pihak perusahaan, serta keluarga ahli waris.

Optimalkan GBK dan Kemayoran, Anisah Syakur Usul Perombakan Manajemen Secara Profesional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Optimalkan GBK dan Kemayoran, Anisah Syakur Usul Perombakan Manajemen Secara Profesional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur menekankan pentingnya revitalisasi menyeluruh dan perombakan manajemen dalam pengelolaan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran. Ia berharap kedua kawasan ikonik tersebut tidak hanya diminati oleh warga lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional.

Libatkan Hakim dan Notaris, Pansus DPR Susun Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Libatkan Hakim dan Notaris, Pansus DPR Susun Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus Menyusun substansi RUU tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyatakan dukungannya terhadap wacana penambahan batas usia hakim dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Menurutnya, penyesuaian usia tersebut perlu dipertimbangkan dengan dasar yang kuat, termasuk kondisi kesehatan dan harapan hidup masyarakat.

RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa penyusunan RUU HPI merupakan langkah penting untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang memiliki unsur lintas negara.

Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengutuk keras serangan yang menyasar tiga prajurit TNI pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap personel penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Piagam PBB.

Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan pihaknya akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beserta Komisi Kejaksaan untuk meminta penjelasan mengenai dinamika yang terjadi dalam penanganan perkara Amsal Christy Sitepu yang belakangan menjadi sorotan publik.

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta agar pengelola kedua komplek tersebut (GBK dan Kemayoran) menyiapkan data lengkap terkait aset yang dikelola dan kontrak yang telah disepakati. Menurutnya kedua aset tersebut merupakan indentitas bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga.