Berita Korpolkam

Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menyerap berbagai masukan strategis dari diaspora Indonesia dalam audiensi yang membahas kebijakan kewarganegaraan, termasuk isu kewarganegaraan ganda. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkaya substansi dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

15 April 2026

Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga

Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah bijak dan berani untuk menyelesaikan sengketa tanah yang menimpa warga di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Pasalnya, ia meyakini keadilan bagi warga negara harus diutamakan di atas perdebatan hukum yang kaku.

Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti wacana perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk menjadi sekolah kedinasan penuh. Hal yang menjadi sorotannya ialah sektor pembiayaan sekolah kedinasan yang selama ini dinilai belum proporsional dan belum berdampak signifikan pada kualitas lulusan.

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong penguatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi ikatan dinas penuh. Menurutnya, langkah ini bisa menjamin kepastian rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi atas ketidakpastian sistem rekrutmen yang selama ini melibatkan banyak pihak.

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan pengaturan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap konstitusional dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut disampaikan DPR saat memberikan pandangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris

Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyoroti maraknya praktik perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama di Bali. Perjanjian ini kerap berujung pada sengketa perdata maupun perkara pidana. Karena itu, ia mendorong agar RUU HPI memperkuat peran notaris dalam mencegah potensi penyalahgunaan perjanjian, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA).

I Wayan Sudirta: RUU HPI Perlu Atur Pencatatan Perkawinan Luar Negeri

I Wayan Sudirta: RUU HPI Perlu Atur Pencatatan Perkawinan Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, I Wayan Sudirta menilai adanya potensi praktik ‘penyelundupan hukum’ dalam pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Hal yang disorot adalah saat perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri kemudian didaftarkan di Indonesia.

Platform Media Sosial-Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Biayai Rehabilitasi Judol

Platform Media Sosial-Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Biayai Rehabilitasi Judol

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak pemerintah bersama platform dan aplikasi media sosial untuk wajib membangun dan membiayai pusat rehabilitasi pecandu judi online (judol) di seluruh daerah.

UU Hukum Perdata Internasional Potensi Jawab Tantangan Sengketa Lintas Negara

UU Hukum Perdata Internasional Potensi Jawab Tantangan Sengketa Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur Hukum Perdata Internasional guna menjawab tantangan globalisasi dan kompleksitas transaksi lintas negara. Hal tersebut disampaikan oleh Nasir dalam agenda Kunjungan Kerja Pansus RUU HPI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026).

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional untuk Jawab Tantangan Global

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional untuk Jawab Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan regulasi komprehensif guna menjawab kompleksitas hubungan hukum lintas negara yang kian meningkat di era globalisasi.

Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban Harus Ada dalam RUU PSdK

Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban Harus Ada dalam RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pendekatan restorative justice dalam RUU ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi juga sebagai proses pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

LPSK Akan Diperkuat hingga Jangkau Daerah Lewat RUU PSdK