E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|Lapas|UMKM|Polri|HUT Ke-80 Bhayangkara|Diplomasi|narkoba|RAPBN 2027|Warga Binaan|MAKI|PPh Marketplace|Anggaran
Jakarta:
Sebagian Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 64%
Angin: 14 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|Lapas|UMKM|Polri|HUT Ke-80 Bhayangkara|Diplomasi|narkoba|RAPBN 2027|Warga Binaan|MAKI|PPh Marketplace|Anggaran
Jakarta:
Sebagian Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 64%
Angin: 14 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

APBN

58 artikel dengan tag ini

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA
Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA
Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026
Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA
Ekonomi dan Keuangan
Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).

20 Mei 2026
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
Ekonomi dan Keuangan
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. 

Sambut Harkitnas, Pemerintah Siapkan RAPBN 2027 yang Sehat, Kredibel, serta Berkelanjutan
Sambut Harkitnas, Pemerintah Siapkan RAPBN 2027 yang Sehat, Kredibel, serta Berkelanjutan
Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026
Sambut Harkitnas, Pemerintah Siapkan RAPBN 2027 yang Sehat, Kredibel, serta Berkelanjutan
Ekonomi dan Keuangan
Sambut Harkitnas, Pemerintah Siapkan RAPBN 2027 yang Sehat, Kredibel, serta Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal tersebut disampaikan secara tegas saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026
Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026
Industri dan Pembangunan20 Mei 2026
Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026
Industri dan Pembangunan
Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada empat bulan pertama tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah memperkuat fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Momentum tersebut dinilai perlu dijaga agar kontribusi sektor minerba terhadap APBN terus meningkat.

Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah
Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah
Industri dan Pembangunan19 Mei 2026
Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah
Industri dan Pembangunan
Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor batu bara akibat penurunan target produksi pada 2026 menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengingatkan bahwa pengurangan produksi batu bara harus dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kontribusi sektor pertambangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Misbakhun Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah di Level 16.000
Misbakhun Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah di Level 16.000
Ekonomi dan Keuangan19 Mei 2026
Misbakhun Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah di Level 16.000
Ekonomi dan Keuangan
Misbakhun Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah di Level 16.000

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan Bank Indonesia (BI) akan pentingnya menjaga kesepakatan politik terkait asumsi dasar ekonomi makro, khususnya nilai tukar rupiah yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya, asumsi nilai tukar dalam APBN bukan sekadar angka teknis, melainkan bentuk legitimasi politik yang harus dijaga oleh otoritas moneter.

Terima Delegasi Parlemen Tiongkok, Banggar DPR Tukar Pengalaman soal Pengelolaan APBN
Terima Delegasi Parlemen Tiongkok, Banggar DPR Tukar Pengalaman soal Pengelolaan APBN
Ekonomi dan Keuangan12 Mei 2026
Terima Delegasi Parlemen Tiongkok, Banggar DPR Tukar Pengalaman soal Pengelolaan APBN
Ekonomi dan Keuangan
Terima Delegasi Parlemen Tiongkok, Banggar DPR Tukar Pengalaman soal Pengelolaan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima delegasi parlemen Tiongkok untuk membahas berbagai hal terkait proses penyusunan anggaran negara di masing-masing negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai mekanisme dan siklus penganggaran nasional.

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen
Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen
Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026
Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen
Ekonomi dan Keuangan
Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 hingga menjadi 5,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Sampaikan Laporan Fiskal secara Berimbang, Jangan Hanya Capaian Pertumbuhan
Sampaikan Laporan Fiskal secara Berimbang, Jangan Hanya Capaian Pertumbuhan
Ekonomi dan Keuangan8 Mei 2026
Sampaikan Laporan Fiskal secara Berimbang, Jangan Hanya Capaian Pertumbuhan
Ekonomi dan Keuangan
Sampaikan Laporan Fiskal secara Berimbang, Jangan Hanya Capaian Pertumbuhan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengingatkan pentingnya penyampaian kondisi fiskal negara secara berimbang kepada publik. Menurutnya, laporan kinerja APBN tidak cukup hanya menampilkan capaian pertumbuhan, tetapi juga perlu memuat tantangan dan risiko fiskal yang tengah dihadapi pemerintah.

Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi
Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi
Ekonomi dan Keuangan2 April 2026
Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi
Ekonomi dan Keuangan
Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti potensi terjadinya shortfall penerimaan pajak terhadap APBN 2026–2027 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Dalam forum tersebut, Rina mengaku prihatin terhadap kondisi penerimaan pajak di tengah tantangan geopolitik global dan melemahnya daya beli masyarakat.

Sebelumnya5 / 5Halaman 5 dari 5

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(955)
  • Industri dan Pembangunan(3376)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3385)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4134)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

20 Mei 2026
20 Mei 2026
20 Mei 2026
19 Mei 2026
19 Mei 2026
12 Mei 2026
10 Mei 2026
8 Mei 2026
2 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|Lapas|UMKM|Polri|HUT Ke-80 Bhayangkara|Diplomasi|narkoba|RAPBN 2027|Warga Binaan|MAKI|PPh Marketplace|Anggaran
Jakarta:
Sebagian Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 64%
Angin: 14 km/h