Pencarian Lanjutan

Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi

Politik dan Keamanan21 April 2026

Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera dirampungkan setelah melalui proses panjang selama 22 tahun pembahasan.

21 April 2026

Butuh Dukungan semua Pihak untuk Tingkatkan Peran Perempuan dalam Proses Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat21 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Butuh Dukungan semua Pihak untuk Tingkatkan Peran Perempuan dalam Proses Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Era digitalisasi saat ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi dan sistem perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. Peningkatan literasi terhadap perempuan itu terlebih dalam upaya meningkatkan peran dalam proses pembangunan.

Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan data pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Hal itu khususnya terkait peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam penetapan standar dan proses validasi data.

Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti besarnya tantangan pengelolaan data kependudukan nasional yang kini menjadi salah satu basis layanan publik di Indonesia. Dalam rapat bersama pemerintah terkait pembahasan administrasi kependudukan (Adminduk), ia menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan data, koordinasi antar lembaga, hingga kepastian pendanaan di daerah.

Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran antara Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dan produsen data dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Lemahnya Pengawasan BPOM, Pangan dan Obat Berbahaya Masih Beredar

Kesejahteraan Rakyat20 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lemahnya Pengawasan BPOM, Pangan dan Obat Berbahaya Masih Beredar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti lemahnya sistem pengawasan pre-market dan post-market oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya terhadap peredaran obat, pangan olahan, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Ia mengaku belum melihat secara jelas bentuk pencegahan (pre-market) maupun penindakan (post-market) yang dilakukan BPOM di lapangan.

Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menekankan pentingnya percepatan integrasi data nasional melalui sistem satu data yang terpusat. Ia menilai selama ini pengelolaan data masih berjalan sendiri-sendiri di tiap lembaga, tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi tersebut dinilai menghambat efektivitas layanan publik sekaligus membebani anggaran negara.

Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap harta bersama menjadi persoalan penting yang masuk dalam substansi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Marak Keracunan MBG, Kerja Sama BGN dan BPOM Dukung Upaya Keamanan Pangan

Kesejahteraan Rakyat20 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marak Keracunan MBG, Kerja Sama BGN dan BPOM Dukung Upaya Keamanan Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Program kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka pengawasan makanan mendapatkan apresiasi dari Komisi IX. Program kerja sama ini dilakukan menyusul adanya temuan maraknya keracunan penerima MBG.

Kunjungi Jambi, MKD Minta Polisi Tindak Pelanggaran TNKB Tanpa Pandang Bulu

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Jambi, MKD Minta Polisi Tindak Pelanggaran TNKB Tanpa Pandang Bulu

PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Hasan Basri Agus menegaskan pentingnya penegakan aturan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota DPR. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan MKD ke Polresta Jambi, Kota Jambi Senin (20/4/2026).

Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan administrasi kependudukan sebagai fondasi utama perbaikan layanan publik di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang membahas urgensi revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

RUU HPI Segera Mengisi Kekosongan Hukum

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Segera Mengisi Kekosongan Hukum

PARLEMENTARIA, Makassar — Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) diproyeksikan segera bisa mengisi kekosongan hukum yang selama ini masih diatur regulasi warisan kolonial Belanda. Banyak aspek hukum yang harus diatur dalam RUU ini.

Panja Benih Lobster Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan

Industri dan Pembangunan20 April 2026

Industri dan Pembangunan

Panja Benih Lobster Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Melati mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor kelautan. Khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.

Rikwanto Ingatkan Perampasan Aset Harus Berbasis Pembuktian dan Tak Sewenang-wenang

News20 April 2026

News

Rikwanto Ingatkan Perampasan Aset Harus Berbasis Pembuktian dan Tak Sewenang-wenang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menegaskan bahwa perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara hati-hati. Pembahasannya pun harus berbasis pembuktian yang kuat, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.