Kesejahteraan Rakyat

3393 artikel ditemukan

Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada

Kesejahteraan Rakyat3 April 2026

Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Husni, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada pascagempa bumi berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ia menekankan bahwa potensi gempa susulan masih dapat terjadi dan perlu diantisipasi dengan langkah-langkah keselamatan yang tepat.

3 April 2026

Belajar dari Kasus Mamuju, Keselamatan Ibu dan Anak Jangan Ditentukan dari Jalan yang Rusak

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Belajar dari Kasus Mamuju, Keselamatan Ibu dan Anak Jangan Ditentukan dari Jalan yang Rusak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan akibat kondisi jalan rusak di Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan akses kesehatan dan infrastruktur guna mencegah kejadian serupa terulang.

RLS Sulawesi Tengah 9,1 Tahun: Problem Akses Pendidikan dan Risiko Putus Sekolah

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

RLS Sulawesi Tengah 9,1 Tahun: Problem Akses Pendidikan dan Risiko Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyoroti capaian rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih berada di angka 9,1 tahun atau setara tingkat SMP. Ia menilai angka tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah.

Fokus Pembangunan SDM, Satu Data Indonesia Jadi Acuan Kebijakan Nasional

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fokus Pembangunan SDM, Satu Data Indonesia Jadi Acuan Kebijakan Nasional

PARLEMENTARIA, Palu - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menegaskan pentingnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia sebagai rujukan utama dalam pengambilan kebijakan publik. Menurut Juliyatmono, langkah awal yang dilakukan Komisi X adalah memahami persoalan statistik secara langsung di daerah sebelum merumuskan kebijakan.

Komisi X: Akurasi Data Kunci Kebijakan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Akurasi Data Kunci Kebijakan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan pentingnya data statistik yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan, terutama di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

Abdul Fikri Soroti Peran Sensus Ekonomi 2026 Gali Potensi Sulawesi Tenggara

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Fikri Soroti Peran Sensus Ekonomi 2026 Gali Potensi Sulawesi Tenggara

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kendari dalam memberikan pelayanan data kepada masyarakat. Menurut Fikri, BPS Kendari telah menunjukkan kualitas pelayanan yang sangat baik, terutama dalam menyediakan data bagi masyarakat yang membutuhkan.

Komisi X Temukan Lemahnya Integrasi Data Statistik Daerah di Sulteng

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Temukan Lemahnya Integrasi Data Statistik Daerah di Sulteng

PARLEMENTARIA, Palu — Komisi X DPR RI menyoroti masih lemahnya implementasi regulasi statistik di daerah, khususnya terkait integrasi data dan pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

PARLEMENTARIA, Tangerang — Pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menegaskan bahwa persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat.

Komisi X Serap Aspirasi RUU Statistik dan Sensus Ekonomi di Tarakan

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Serap Aspirasi RUU Statistik dan Sensus Ekonomi di Tarakan

PARLEMENTARIA, Tarakan – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi Sensus Ekonomi 2026.

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyoroti lemahnya pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Banten, yang dinilai mencerminkan persoalan nasional dalam tata kelola data penerima dan penyaluran bantuan pemerintah. Dalam kunjungan kerja di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (1/4/2026), ia menilai persoalan bansos tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga menjadi masalah yang berulang di berbagai daerah.

Komisi VIII Dorong Percepatan Revitalisasi KUA di Jawa Barat

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dorong Percepatan Revitalisasi KUA di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Aziz Sefudin, menegaskan pentingnya percepatan program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). MenurutNYA, pelayanan keagamaan merupakan urusan pemerintahan pusat, sehingga optimalisasi revitalisasi KUA menjadi sangat penting.

2 April 2026

Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti masih maraknya kasus campak di Indonesia yang menyebabkan korban jiwa, baik pada balita maupun orang dewasa. Ia menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program imunisasi.

2 April 2026