Kesejahteraan Rakyat

4149 artikel ditemukan

Aliran Kepercayaan Memiliki Kedudukan Setara dalam Administrasi Kependudukan

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Aliran Kepercayaan Memiliki Kedudukan Setara dalam Administrasi Kependudukan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa tidak ada istilah "agama resmi" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, yang berlaku adalah pengelompokan agama, sementara negara tetap mengakui dan melindungi keberadaan aliran kepercayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Juli 2026

Ketut Kariyasa: Negara Harus Hadir Lindungi Adat, Budaya, dan Kepercayaan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketut Kariyasa: Negara Harus Hadir Lindungi Adat, Budaya, dan Kepercayaan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menerima aspirasi dari Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Palangkaraya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah keinginan agar Kaharingan memperoleh pengakuan yang lebih besar sebagai agama.

Wibowo Prasetyo Minta Aspirasi BAMAG Nasional Dilengkapi Data dan Policy Paper

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo Prasetyo Minta Aspirasi BAMAG Nasional Dilengkapi Data dan Policy Paper

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo meminta Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) melengkapi aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI dengan data yang valid. Menurutnya, hal tersebut penting agar usulan yang diajukan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.

Komisi VIII Jadikan Aspirasi BAMAG Bahan Evaluasi Pengawasan Kebijakan Keagamaan

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Jadikan Aspirasi BAMAG Bahan Evaluasi Pengawasan Kebijakan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi VIII DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kementerian Agama. Menurutnya, masukan dari organisasi keagamaan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan negara kepada seluruh umat beragama terus ditingkatkan.

Komisi VIII DPR Terima Sejumlah Aspirasi BAMAG Nasional

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR Terima Sejumlah Aspirasi BAMAG Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menerima sejumlah aspirasi strategis dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Aspirasi tersebut diantaranya mencakup persoalan krisis guru agama Kristen, reformasi perizinan rumah ibadah, penguatan Sekolah Tinggi Teologi (STT), hingga dorongan pembentukan regulasi pelayanan keagamaan.

Komisi VIII DPR Siap Tindak Lanjuti Aspirasi BAMAG, Soroti Kesejahteraan Guru Agama hingga Rumah Ibadah

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR Siap Tindak Lanjuti Aspirasi BAMAG, Soroti Kesejahteraan Guru Agama hingga Rumah Ibadah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) sejalan dengan berbagai isu yang selama ini diperjuangkan Komisi VIII DPR RI. Salah satunya terkait peningkatan kesejahteraan guru agama dan penyempurnaan regulasi pendirian rumah ibadah.

Husni Nilai Aspirasi BAMAG Jadi Masukan Penting bagi Kebijakan Kementerian Agama

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Husni Nilai Aspirasi BAMAG Jadi Masukan Penting bagi Kebijakan Kementerian Agama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyambut baik aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) sebagai masukan dalam memperkuat kebijakan di bidang keagamaan. Komisi VIII menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah telah dijamin oleh konstitusi, sementara berbagai persoalan di lapangan perlu dilihat berdasarkan kondisi masing-masing.

Kasus Dokter di NTT Jadi Alarm Penting Perlindungan Tenaga Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus Dokter di NTT Jadi Alarm Penting Perlindungan Tenaga Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus diperkuat, menanggapi meninggalnya seorang dokter muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengalami tekanan psikologis setelah insiden saat bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Terima Aspirasi Petani Hutan, BAM Siap Telusuri Dugaan Penyimpangan di KPH Mojokerto

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Aspirasi Petani Hutan, BAM Siap Telusuri Dugaan Penyimpangan di KPH Mojokerto

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen akan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan lahan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto, Jawa Timur. Hal itu disampaikan usai BAM DPR RI menerima aspirasi dari Koperasi Tani Hutan Maju Jaya Makmur, Desa Kemlagi.

Legislator Soroti Pentingnya Kepercayaan Publik dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi BPS

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Soroti Pentingnya Kepercayaan Publik dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi BPS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang di sejumlah daerah mendapat penolakan masyarakat menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa. Menurutnya, keberhasilan sensus nasional tidak hanya bergantung pada metodologi pendataan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan informasi yang mereka berikan kepada negara.

Kemenag Harus Menjamin Hak Guru Non-ASN Terpenuhi

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kemenag Harus Menjamin Hak Guru Non-ASN Terpenuhi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Dini Rahmania meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan hak guru non-ASN terpenuhi serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap kekurangan anggaran pendidikan pada Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, negara harus menjamin hak para guru tidak terhambat akibat persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran.

Selly Desak Kemenag Perkuat Anggaran Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Keagamaan

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Desak Kemenag Perkuat Anggaran Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Keagamaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih serius memperjuangkan peningkatan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kesejahteraan guru keagamaan. Menurutnya, penguatan dukungan anggaran diperlukan agar hak pendidikan bagi peserta didik dan tenaga pendidik di bawah naungan Kemenag dapat terpenuhi secara adil.