Kesejahteraan Rakyat

4149 artikel ditemukan

Mahdalena Minta Kemenag Tak Abaikan Nasib Guru Swasta

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Mahdalena Minta Kemenag Tak Abaikan Nasib Guru Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk memberikan perhatian yang seimbang antara guru negeri dan guru swasta. Ia menilai kebijakan yang mengutamakan guru honorer di sekolah negeri untuk diberikan prioritas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta.

1 Juli 2026

Program Magang Harus Link and Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Program Magang Harus Link and Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengarahkan program magang agar benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program magang harus menjadi jembatan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat bekerja secara optimal dalam mencegah gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi dan politik global. Menurutnya, langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Fenomena 60 Ribu Mahasiswa Tak Registrasi Ulang Jadi Sorotan Komisi X DPR

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fenomena 60 Ribu Mahasiswa Tak Registrasi Ulang Jadi Sorotan Komisi X DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) Komisi X DPR RI tengah mendalami fenomena sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang meski telah dinyatakan lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jumlah tersebut mencapai sekitar 10 persen dari lebih dari 580 ribu peserta yang diterima pada seleksi PTN tahun ini.

Hak Plasma Masyarakat Tak Boleh Lagi Tertunda, BAM Siap Kawal Hingga Tuntas

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hak Plasma Masyarakat Tak Boleh Lagi Tertunda, BAM Siap Kawal Hingga Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Nasril Bahar, menegaskan bahwa masyarakat Desa Singkuang I, Kabupaten Mandailing Natal, berhak memperoleh kebun plasma sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan kemitraan perkebunan. Karena itu, BAM akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga hak masyarakat benar-benar direalisasikan.

Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memanfaatkan momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai solusi total atas ketidakjelasan status kepegawaian dan kesejahteraan guru di Indonesia. RUU yang mengintegrasikan tiga undang-undang sekaligus ini diharapkan tidak hanya fokus pada kurikulum, melainkan pada pembenahan mendasar sumber daya manusia (SDM) pendidikan.

Kasus TBC di Lapas dan Rutan Jadi Alarm Perbaikan Layanan Kesehatan Warga Binaan

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus TBC di Lapas dan Rutan Jadi Alarm Perbaikan Layanan Kesehatan Warga Binaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti temuan 1.464 kasus tuberkulosis (TBC) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, tingginya angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus memastikan hak warga binaan memperoleh penanganan TBC secara optimal.

Putusan MK Jadi Dasar Penerapan Sekolah Gratis di SD-SMP Swasta

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Putusan MK Jadi Dasar Penerapan Sekolah Gratis di SD-SMP Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Babak baru dunia pendidikan dasar di Indonesia segera dimulai. Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan wajib belajar dan sekolah gratis tingkat SD dan SMP kini tidak lagi hanya berlaku di sekolah negeri, melainkan wajib merambah ke sekolah swasta. Langkah progresif ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Nasril Bahar Soroti Kelalaian 17 Tahun Pemenuhan Plasma, Desak Pemda Bentuk Tim Khusus

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nasril Bahar Soroti Kelalaian 17 Tahun Pemenuhan Plasma, Desak Pemda Bentuk Tim Khusus

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Nasril Bahar, menyoroti belum dipenuhinya kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen oleh PT Rendi Permata Raya kepada masyarakat Desa Singkuang I, Kabupaten Mandailing Natal. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang telah berlangsung selama 17 tahun lebih sejak perusahaan memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).

BAM Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

PARLEMENTARIA, Medan – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong percepatan penyelesaian konflik kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang telah berlangsung selama hampir 18 tahun. Melalui kunjungan kerja kali ini, BAM mempertemukan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, serta pihak perusahaan guna mencari solusi konkret atas aspirasi masyarakat.

BPKH Diminta Diversifikasi Investasi agar Target Imbal Hasil 7,9 Persen Tercapai

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BPKH Diminta Diversifikasi Investasi agar Target Imbal Hasil 7,9 Persen Tercapai

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menekankan pentingnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang lebih komprehensif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Komisi VIII DPR RI Dorong Wakaf Produktif untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR RI Dorong Wakaf Produktif untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pengelolaan wakaf diarahkan secara lebih produktif guna memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurutnya, wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap yang membantu pemerintah menjawab berbagai persoalan sosial di luar pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).