Kesejahteraan Rakyat

3393 artikel ditemukan

Legislator Usulkan Pemerintah Lakukan Pemutihan PMI Ilegal di Malaysia dan Timur Tengah

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Legislator Usulkan Pemerintah Lakukan Pemutihan PMI Ilegal di Malaysia dan Timur Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti fenomena PMI di Malaysia yang awalnya berangkat secara legal namun berubah menjadi ilegal karena melarikan diri sebelum kontrak berakhir. Kondisi ini membuat paspor mereka tertahan di perusahaan dan nama mereka masuk dalam daftar hitam (blacklist) imigrasi setempat.

9 April 2026

Kemenhaj Diminta Matangkan Persiapan Haji 2026, Soroti Akomodasi hingga Keamanan

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kemenhaj Diminta Matangkan Persiapan Haji 2026, Soroti Akomodasi hingga Keamanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya kesiapan matang dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Seiring dengan proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional, sejumlah akademisi mengusulkan mata pelajaran geografi menjadi mata pelajaran wajib. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengatakan usulan tersebut harus dipelajari terlebih dahulu sehingga tidak memberatkan siswa.

Fikri Faqih Tekankan Kepastian Status Guru dalam RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Tekankan Kepastian Status Guru dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan pandangannya terkait pentingnya kejelasan status guru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait penggunaan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih multitafsir.

Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif terhadap munculnya varian baru COVID-19 Cicada yang memicu kekhawatiran penyebaran virus meluas hingga potensi gejala lebih berat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik.

Tidak Boleh Abaikan Pasien BPJS, BURT Tekankan Pelayanan Prima RS Provider untuk Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tidak Boleh Abaikan Pasien BPJS, BURT Tekankan Pelayanan Prima RS Provider untuk Masyarakat

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan bahwa standar layanan rumah sakit provider harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke RS Columbia Asia BSD, dalam rangka memastikan kualitas layanan kesehatan berjalan optimal dan merata, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026),

Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan komitmen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari pembenahan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan fondasi utama untuk menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas.

Hetifah Dorong RUU Sisdiknas Perhatikan Kesehatan Mental Peserta Didik

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Dorong RUU Sisdiknas Perhatikan Kesehatan Mental Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga memperhatikan pembangunan karakter dan kesehatan mental peserta didik.

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Hampir 700 kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun 2026 menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan masih rentannya masyarakat terhadap risiko kebencanaan yang perlu segera diatasi secara sistematis.

Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai transformasi Dana Indonesiana menjadi Dana IndonesiaRaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem kebudayaan nasional. Hal ini diungkapkannya menyusul peluncuran program Dana IndonesiaRaya sebagai transformasi dari Dana Indonesiana oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya.

Rumah Doa Disegel di Tangerang, Maruli Siahaan: Kebebasan Beragama Hak Konstitusional Siapapun!

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rumah Doa Disegel di Tangerang, Maruli Siahaan: Kebebasan Beragama Hak Konstitusional Siapapun!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Sumatra I Maruli Siahaan, menegaskan bahwa polemik penyegelan rumah doa POUK Tesalonika di Tangerang menjadi pengingat penting bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.

Netty Aher Dorong Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Lebih Sensitif terhadap Pekerja Perempuan

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher Dorong Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Lebih Sensitif terhadap Pekerja Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong agar kebijakan BPJS Ketenagakerjaan lebih sensitif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Ia menilai, hingga saat ini perspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.