//
Anggota Komisi VIII DPR RI Husni, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto: Devi/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menilai materi bimbingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) perlu disesuaikan dengan kebutuhan jemaah di lapangan. Menurutnya, pembekalan tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga perlu mencakup kemampuan praktis dan pemanfaatan teknologi digital.
"Kami melihat di sini hampir rata-rata KBIHU ini menekankan banyak pada hal-hal ibadah. Saya yakin dan percaya, banyak jemaah yang bahasa, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun banyak tak mengerti," ujar Husni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menilai pembekalan praktis perlu diperkuat. Materi tersebut dapat mencakup penggunaan fasilitas penerbangan hingga pemanfaatan aplikasi Nusuk yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, pemahaman terhadap aplikasi tersebut dapat membantu jemaah saat terpisah dari rombongan.
"Rata-rata jemaah haji yang kesasar, yang hilang atau apapun namanya, kalau dia bisa tunjuk Nusuknya pasti akan sampai dia ke penginapannya, pasti dia akan sampai ke kelompoknya," katanya.
Selain itu, Husni juga menyoroti pentingnya koordinasi antara KBIHU dan petugas haji dalam memberikan perlindungan kepada jemaah. Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar layanan pendampingan dapat berjalan optimal, terutama bagi jemaah yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
"Bagaimana kerja sama dari KBIHU dengan para petugas haji yang dikelola oleh Kementerian Haji. Itu kan banyak sekali, ada bidang transport, ada bidang permakanan, ada bidang tim," ujarnya.
Husni juga mengingatkan perlunya keselarasan mekanisme pelaksanaan badal haji bagi jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih layanan pendampingan.
"Ini tentunya harus ada sinkronisasi ke depan, bahwa jangan satu jemaah nanti dua kali dibadalkan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Husni mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi mengharapkan adanya pendampingan tenaga kesehatan Indonesia di rumah sakit tempat jemaah dirawat. Ia menilai, kehadiran tenaga medis Indonesia dapat membantu komunikasi sekaligus memberikan informasi mengenai kondisi pasien.
"Kerajaan Arab Saudi meminta supaya ada pendampingan-pendampingan dokter Indonesia di rumah sakit Arab Saudi. Tentu dokter kita lebih tahu kebiasaan pasien, kemudian bahasa juga," pungkasnya. (hal/ssb)
