Kesejahteraan Rakyat

4147 artikel ditemukan

MY Esti: Data Sensus untuk Kebijakan, Bukan Mengancam Bansos atau Pajak

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

MY Esti: Data Sensus untuk Kebijakan, Bukan Mengancam Bansos atau Pajak

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menekankan pentingnya memperkuat perlindungan bagi petugas sensus sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan pendataan statistik. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

5 Juli 2026

Legislator Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026, Demi Kebijakan Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026, Demi Kebijakan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memberikan informasi secara jujur dan benar. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Persoalan perubahan desil kesejahteraan kembali menjadi sorotan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin yang mengaku menerima banyak keluhan masyarakat yang merasa tidak lagi berhak menerima bantuan sosial akibat perubahan status desil, meski kondisi ekonomi mereka justru mengalami penurunan. Banyak warga yang sebelumnya masih menerima berbagai bantuan pemerintah, kini kehilangan haknya karena masuk ke kelompok desil yang lebih tinggi.

Bonny Triyana: Era AI Menuntut BPS Jadi Penjaga Kualitas Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonny Triyana: Era AI Menuntut BPS Jadi Penjaga Kualitas Data Nasional

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Data kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam berbagai pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi X DPR RI Bonny Triyana menilai revisi Undang-Undang Statistik menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data nasional yang kredibel dan berkualitas.

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen terhadap pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pekerja, terutama di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ferdiansyah: Literasi Statistik Harus Diperkuat untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ferdiansyah: Literasi Statistik Harus Diperkuat untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI menyerap berbagai masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan dalam kunjungan kerja, Jumat (3/7/2026). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih tingginya penolakan masyarakat saat proses pendataan, yang dinilai dapat memengaruhi kualitas data statistik nasional.

Legislator Minta BPS Perkuat Edukasi Publik agar Sensus Ekonomi Tak Disalahpahami

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Minta BPS Perkuat Edukasi Publik agar Sensus Ekonomi Tak Disalahpahami

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait tujuan berbagai kegiatan pendataan dan survei. Menurutnya, masih terdapat sebagian masyarakat yang salah memahami kegiatan statistik pemerintah, bahkan menganggap pendataan dilakukan untuk mencari objek pajak baru. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan di lapangan.

Komisi X Dorong Penguatan Kelembagaan BPS melalui RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Penguatan Kelembagaan BPS melalui RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, penguatan institusi menjadi kunci agar BPS mampu menghasilkan data statistik yang semakin berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Komisi X Himpun Masukan di Sumbar, Perkuat Substansi RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Himpun Masukan di Sumbar, Perkuat Substansi RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Padang — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026), guna menghimpun masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan para pemangku kepentingan daerah sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU tentang Statistik.

Kaji Konsep Statistik Resmi Negara dalam Pembaruan RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kaji Konsep Statistik Resmi Negara dalam Pembaruan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa konsep Statistik Resmi Negara (SRN) menjadi salah satu substansi penting yang tengah dikaji dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Konsep tersebut dinilai perlu diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan sistem statistik nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan praktik internasional.

ANRI Diminta Percepat Repatriasi Arsip Sejarah dari Belanda dan Perluas Akses Publik

Kesejahteraan Rakyat3 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

ANRI Diminta Percepat Repatriasi Arsip Sejarah dari Belanda dan Perluas Akses Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pengembalian artefak budaya dari luar negeri dinilai perlu diiringi dengan percepatan repatriasi arsip sejarah Indonesia yang masih tersimpan di Belanda. Arsip-arsip tersebut dipandang memiliki nilai penting untuk memperkuat rekonstruksi sejarah nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber primer yang kredibel.

Bonnie Triyana Dorong Badan Pengelola BUMN Perkuat Riset Sejarah dan Cagar Budaya

Kesejahteraan Rakyat3 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Dorong Badan Pengelola BUMN Perkuat Riset Sejarah dan Cagar Budaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai Badan Pengelola BUMN perlu mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekosistem riset kebudayaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Dukungan tersebut dinilai mendesak mengingat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk menjalankan berbagai penelitian di bidang sejarah dan cagar budaya.