Masukan Ulama Jadi Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Berbagai masukan yang disampaikan para ulama dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPR dan pemerintah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih baik pada musim haji mendatang. Pandangan dari para tokoh agama tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola haji agar tetap selaras dengan ketentuan syariat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Husni, forum tersebut menjadi ruang yang penting untuk menghimpun berbagai pandangan dan pengalaman para ulama terkait pelaksanaan ibadah haji. Masukan tersebut akan menjadi referensi dalam mengevaluasi sekaligus menyempurnakan kebijakan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.

"Menarik sekali tadi apa yang tuan-tuan guru sampaikan tentang pelaksanaan ibadah haji. Masukan-masukannya yang sangat bagus," ujarnya.

Husni menjelaskan, evaluasi menjadi semakin penting mengingat Pemerintah Arab Saudi kerap melakukan perubahan kebijakan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara haji Indonesia karena berdampak pada berbagai skema pelayanan yang telah dipersiapkan, termasuk pelaksanaan murur dan tanazul.

"Sering kejadian, keputusan-keputusan Kerajaan Arab Saudi sering di injury time. Tahun 2025 sama kita mau agendakan murur dan tanazul, hari sebelum hari H tiba-tiba Kerajaan Arab Saudi membatalkan," katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi pelaksanaan murur dan tanazul pada musim haji 2026 yang dinilai berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, tahun 2026 ini murur dan tanazul itu dapat terlaksana dengan baik," imbuhnya.

Selain mengevaluasi aspek teknis penyelenggaraan, Husni menilai pengaturan pergerakan jemaah menuju Arafah merupakan langkah yang efektif untuk mengurai kepadatan saat puncak ibadah haji. Ia juga menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus mendorong berbagai upaya efisiensi, termasuk memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi guna menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami sudah berjuang untuk itu, Pak. Karena itu adalah salah satu untuk menekan biaya haji," jelasnya.

Husni berharap seluruh pandangan yang disampaikan para ulama dalam forum tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pada musim haji mendatang.

"Kita kan duduk di sini pada siang hari ini tujuannya cuma satu, bagaimana haji tahun 2027 bisa jauh lebih baik lagi. Insyaallah banyak masukan-masukan dari bapak-bapak, tuan-tuan guru sekalian, yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi," pungkasnya. (hal/ssb)