Kesejahteraan Rakyat

4145 artikel ditemukan

Defisit BPJS Jangan Sampai Ganggu Layanan Kesehatan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Defisit BPJS Jangan Sampai Ganggu Layanan Kesehatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pemerintah memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin atas layanan kesehatan. Menurutnya, ketahanan pembiayaan BPJS perlu menjadi perhatian agar defisit tidak berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

14 Agustus 2026

Cegah Kekerasan Seksual terhadap Anak, Program Pemerintah ke Depan Harus Perkuat Peran Ibu

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cegah Kekerasan Seksual terhadap Anak, Program Pemerintah ke Depan Harus Perkuat Peran Ibu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mendorong pemerintah memperkuat kapasitas perempuan, khususnya ibu, sebagai salah satu upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan berbagai persoalan yang mengancam ketahanan keluarga. Menurutnya, sosok ibu perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar dapat melindungi diri serta anak-anaknya dari berbagai bentuk kekerasan.

Charles Honoris Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG, Usul Dapur Berbasis Sekolah

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG, Usul Dapur Berbasis Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan redesign total program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menutup celah terjadinya korupsi. Menurutnya, desain program yang melibatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak ketiga masih membuka ruang penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Edy Wuryanto Usul JKK PBI dan Jaminan Pesangon bagi Pekerja Informal dan Korban PHK dalam RUU Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Usul JKK PBI dan Jaminan Pesangon bagi Pekerja Informal dan Korban PHK dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dalam Prolegnas Prioritas 2026 perlu diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian perlindungan, terutama bagi pekerja informal berpenghasilan rendah dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di Hadapan Prabowo, Puan Singgung Soal Kepentingan Memecah Belah dan Serangan ke DPR

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Di Hadapan Prabowo, Puan Singgung Soal Kepentingan Memecah Belah dan Serangan ke DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 sebagaimana tanda dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Ia pun berbicara soal derasnya arus informasi yang terkadang menyebabkan hoaks, termasuk serangan terhadap DPR.

Lisda Hendrajoni Dorong Penguatan Perlindungan bagi Kelompok Desil 5-10

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lisda Hendrajoni Dorong Penguatan Perlindungan bagi Kelompok Desil 5-10

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mendorong pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 5 hingga 10. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian lebih agar masyarakat yang belum sepenuhnya mandiri tidak terlepas dari berbagai program perlindungan dan akhirnya kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Edy Wuryanto: Keamanan dan Ketepatan Sasaran Harus Jadi Prioritas MBG

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Keamanan dan Ketepatan Sasaran Harus Jadi Prioritas MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, keamanan pangan serta ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama agar program tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan malnutrisi dan stunting di Indonesia.

Furtasan: HUT RI 81 Harus Jadi Momentum Perkuat Pelayanan kepada Rakyat

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Furtasan: HUT RI 81 Harus Jadi Momentum Perkuat Pelayanan kepada Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, seluruh elemen negara perlu menjadikan momentum tersebut sebagai bahan refleksi untuk memastikan cita-cita kemerdekaan berupa kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat benar-benar terwujud.

Disdik di Tingkat Kabupaten/Kota Harus Turun Tangan Dampingi Sekolah Penerima Program Revitalisasi

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Disdik di Tingkat Kabupaten/Kota Harus Turun Tangan Dampingi Sekolah Penerima Program Revitalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) di tingkat kabupaten/kota untuk turun tangan mendampingi sekolah penerima program revitalisasi infrastruktur bersumber dari APBN.

Waka DPR: Aspirasi Serikat Pekerja Dipertimbangkan dalam RUU Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat13 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Waka DPR: Aspirasi Serikat Pekerja Dipertimbangkan dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pimpinan DPR RI menerima perwakilan berbagai serikat pekerja dalam rangka menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut melibatkan serikat pekerja dari berbagai sektor, termasuk serikat pekerja BUMN, dengan hampir 200 perwakilan hadir menyampaikan masukan.

Agung Widyantoro: Marwah Parlemen Terbangun dari Perilaku Anggota Dewan

Kesejahteraan Rakyat13 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Agung Widyantoro: Marwah Parlemen Terbangun dari Perilaku Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Brebes – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menekankan penilaian etika terhadap anggota dewan tidak terbatas pada pelaksanaan tugas kedewanan, melainkan juga mencakup perilaku sehari-hari sebagai figur publik. Pasalnya, kewajiban tersebut melekat karena lembaga perwakilan merupakan representasi kedaulatan rakyat.

M. Husni Kecam Promosi Miras Gunakan Ayat Al-Qur’an, Dorong Sanksi Tegas

Kesejahteraan Rakyat13 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni Kecam Promosi Miras Gunakan Ayat Al-Qur’an, Dorong Sanksi Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penggunaan ayat Al-Qur’an dalam promosi minuman keras dinilai telah melampaui batas promosi komersial karena menyentuh ranah penghinaan terhadap simbol dan ajaran agama. Pemerintah pun didorong memperketat pengawasan serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan tindakan tersebut.