Kesejahteraan Rakyat

3388 artikel ditemukan

Jangan Korbankan Pengabdian Bertahun-tahun, Perlu Tindakan Afirmatif Angkat Guru Honorer Jadi PPPK

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Jangan Korbankan Pengabdian Bertahun-tahun, Perlu Tindakan Afirmatif Angkat Guru Honorer Jadi PPPK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah memberikan kebijakan tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Habib menegaskan bahwa penataan birokrasi berdasarkan Undang-Undang ASN tidak boleh dijalankan secara kaku, hingga mengorbankan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri.

17 Mei 2026

Segera Perjelas Status Guru Honorer Jadi ASN Sebelum Berlakunya SE Mendikdasmen Nomor 7/2026

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Segera Perjelas Status Guru Honorer Jadi ASN Sebelum Berlakunya SE Mendikdasmen Nomor 7/2026

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan perhatian serius terhadap nasib tenaga pendidik non-ASN menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini seharusnya bukan sekadar memperpanjang masa kerja sementara, melainkan memberikan kepastian status hukum bagi para guru yang telah lama mengabdi.

Cegah Keraguan Publik, Komisi X Tegaskan BPS Harus Sajikan Data Faktual

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cegah Keraguan Publik, Komisi X Tegaskan BPS Harus Sajikan Data Faktual

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar terus memperkuat metodologi statistik. Hal itu guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Sensus Ekonomi 2026 Harus Faktual, Hindari Manipulasi Data Demi Pencitraan Semata

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sensus Ekonomi 2026 Harus Faktual, Hindari Manipulasi Data Demi Pencitraan Semata

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan penekanan keras kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ia mengingatkan agar BPS menjamin integritas data dan tidak terjebak dalam upaya manipulasi informasi demi pencitraan semata.

Keberhasilan Program Kelurahan ‘Cantik’ di Surakarta Jadi Role Model Pembahasan Revisi UU Statistik

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keberhasilan Program Kelurahan ‘Cantik’ di Surakarta Jadi Role Model Pembahasan Revisi UU Statistik

PARLEMENTARIA, Surakarta – Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Statistik ke Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut juga guna mengevaluasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah, khususnya melalui implementasi program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang bertujuan mewujudkan kemitraan penyediaan data hingga tingkat desa/kelurahan.

Sinergi Komunikasi Penting Bangun Kepercayaan Publik lewat Diseminasi KUHAP

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sinergi Komunikasi Penting Bangun Kepercayaan Publik lewat Diseminasi KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya sinergi komunikasi antar kementerian dan lembaga negara dalam membangun kepercayaan publik, khususnya melalui diseminasi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Seminar Tematik Bakohumas bertema Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Komisi X Sebut Bali Jadi Role Model Pemanfaatan Data BPS

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Sebut Bali Jadi Role Model Pemanfaatan Data BPS

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi X DPR RI menilai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai berjalan efektif dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Legislator Imbau Masyarakat Tak Takut Berikan Data ke BPS

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Imbau Masyarakat Tak Takut Berikan Data ke BPS

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi X DPR RI mengajak masyarakat tidak takut memberikan data kepada Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.

RUU Statistik Ditargetkan Rampung 2026, BPS Akan Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Statistik Ditargetkan Rampung 2026, BPS Akan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Denpasar — Revisi Undang-Undang (RUU) Statistik ditargetkan rampung pada tahun 2026 agar dapat segera diimplementasikan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis data pada 2027. Beleid ini dinilai penting untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional.

Gerak Timwas Haji DPR, Pengawasan Dimulai Sejak Jemaah Berangkat dari Tanah Air

Kesejahteraan Rakyat14 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Gerak Timwas Haji DPR, Pengawasan Dimulai Sejak Jemaah Berangkat dari Tanah Air

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Tahun 2026 akan bekerja secara menyeluruh dan ketat dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan jamaah di Indonesia hingga pelaksanaan puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Aprozi Alam: DPR Dukung Penuh Pelayanan Jemaah Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat14 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aprozi Alam: DPR Dukung Penuh Pelayanan Jemaah Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal keselamatan dan pelayanan jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji 2026 di Arab Saudi.

14 Mei 2026

Petakan Titik Rawan Haji 2026, Timwas DPR RI: Jangan Sampai Jemaah Jalan Kaki ke Mina

Kesejahteraan Rakyat14 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Petakan Titik Rawan Haji 2026, Timwas DPR RI: Jangan Sampai Jemaah Jalan Kaki ke Mina

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mulai memetakan sejumlah titik rawan penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 Hijriah, khususnya menjelang puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). Hal itu disampaikan usai agenda Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).