//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian foto bersama usai kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar.|Foto : Sqa/Andri
PARLEMENTARIA, Denpasar — Revisi Undang-Undang (RUU) Statistik ditargetkan rampung pada tahun 2026 agar dapat segera diimplementasikan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis data pada 2027. Beleid ini dinilai penting untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengatakan bahwa penguatan kelembagaan BPS menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan revisi UU Statistik.
“Undang-Undang ini akan kita adaptasikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan sebagainya, agar data yang dihasilkan nanti oleh BPS tentunya bisa bermanfaat dan membantu pemerintah untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan,” ujar Lalu Hadrian.
Ia menjelaskan, revisi UU Statistik saat ini masih dalam tahap pembahasan tingkat I bersama pemerintah. Komisi X menargetkan pembahasan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada tahun 2027.
Menurutnya, penguatan peran BPS sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menempatkan BPS sebagai lembaga pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional. Karena itu, data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional diharapkan berasal dari satu sumber yang sama agar lebih akurat dan terintegrasi.
Politisi Fraksi PKB tersebut juga menilai, BPS perlu diperkuat tidak hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga kewenangan akses data antarlembaga. Sebab, saat ini masih terdapat kendala ketika BPS membutuhkan data tertentu dari instansi lain. “BPS harus memiliki akses untuk memperoleh data-data yang ada di instansi-instansi lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap penguatan regulasi dan kewenangan BPS dapat memperlancar proses perencanaan pembangunan pemerintah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran. (sqa/aha)
