
Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra saat menyampaikan pendalaman dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung dalam rangka meninjau pengembangan budidaya ikan kakap putih, kakap merah, serta bawal bintang untuk mendukung ketahanan pangan nasional di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Jumat (20/11/2026).|Foto: Arifman/sai
PARLEMENTARIA, Pesawaran – Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyediaan pakan ikan bersubsidi dalam mendukung keberlanjutan usaha pembudidaya. Ia menilai tingginya biaya pakan yang mencapai sekitar 60–80 persen dari total biaya produksi menjadi salah satu kendala yang sedang dihadapi pembudidaya ikan saat ini.
“Biarkan produksi ada di masyarakat, tapi pakan yang biayanya 60-80% ini disiapkan oleh BUMN. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak serumit sekarang, sekarang kan ruwet sekali, peternak ayam telur keluh kesah masalah pakan begitu juga dengan peternak ikan”, ujar Ketut saat ditemui Parlementaria seusai mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Jumat (20/11/2026).
Ketut mengungkapkan, bantuan pemerintah berupa sarana budidaya, seperti bioflok dan kolam tematik, telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, keberlanjutan program tersebut masih menghadapi kendala ketika masa bantuan berakhir dimana pembudidaya harus melanjutkan kegiatan usahanya dengan menanggung biaya operasional secara mandiri.
“Pada saat dapat bantuan, mereka bisa untung karena pakannya gratis. Ketika bantuan tersebut selesai dan harus meneruskan meneruskan program tersebut mereka harus berhadapan dengan pasar bebas. Disini mereka tidak kuat, sehingga bisnisnya jadi tidak berkelanjutan,” ungkap Legislator Dapil Lampung II ini.
Ia menilai, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah tingginya biaya pakan. Oleh sebab itu, Ketut mengusulkan agar BUMN mengambil peran dalam penyediaan pakan bersubsidi bagi pembudidaya ikan, sebagaimana dukungan subsidi yang diberikan kepada sektor pertanian melalui pupuk.
Menurut Ketut, skema tersebut diharapkan dapat membantu menekan beban biaya produksi sekaligus memberikan kepastian bagi pembudidaya untuk melanjutkan usaha setelah menerima bantuan pemerintah. Ia juga menilai persoalan biaya pakan tidak hanya dialami pembudidaya ikan, tetapi turut menjadi keluhan peternak lainnya seperti pelaku usaha budidaya udang.
“Dan ini harusnya diambil sama pemerintah berupa BUMN yang mendirikan pabrik pakan dan diberikan ke peternak ikan dalam bentuk subsidi. Kalau pakan pabrikan tidak bisa kita tekan untuk jual murah. Mereka kan bisnis, nah ini yang kita dorong agar pemerintah ikut andil dalam pakan ini melalui BUMN,” ujarnya.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong agar dukungan pemerintah terhadap sektor perikanan budidaya tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sarana dan prasarana, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha masyarakat, termasuk akses terhadap pakan dengan harga yang terjangkau. (arm/we)