
Anggota DPR RI Oleh Soleh saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional" yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/mrs
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Oleh Soleh menilai implementasi kebijakan program dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pada jalur yang benar (on the track) dalam merealisasikan mandat konstitusi. Dukungan tersebut disampaikan seiring pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar rakyat di berbagai sektor kehidupan.
Penegasan tersebut disampaikan Oleh Soleh saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional" yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Oleh sebab itu, catatan fraksi PKB bahwa Prabowo-Gibran ini sudah on the track dan sudah menuju pada pelaksanaan konstitusi. Sebagaimana salah satu contoh misalkan negara wajib ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.
Ia menerangkan bahwa komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan perintah undang-undang tercermin dari penyediaan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, kelanjutan bantuan sosial untuk perlindungan masyarakat miskin, hingga penegakan hukum dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa DPR RI senantiasa mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada optimalisasi penutupan potensi kebocoran anggaran serta pengelolaan sumber daya alam nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Selain memberikan apresiasi atas pencapaian makroekonomi dan diplomasi luar negeri, Oleh Soleh menggarisbawahi beberapa catatan strategis PKB terkait penghapusan disparitas antara pendidikan formal dan non-formal seperti pesantren, pemberantasan narkoba, hingga kemandirian APBN.
“Oleh sebab itu, politik anggaran tidak lagi berorientasi pada pendidikan dasar, tetapi pendidikan usia dini juga nyaris lebih penting, karena karakter dan ideologi dibentuk dari usia ini,” terangnya.
Di bidang ekonomi, Oleh menilai Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan geopolitik global. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi serta penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai capaian yang perlu diapresiasi. Namun, ia meminta pemerintah mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal, khususnya pesantren, serta memperkuat pemberantasan narkoba dan judi online yang dinilai mengancam masyarakat.
Oleh juga mendorong optimalisasi potensi kelautan Indonesia dan pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi ketergantungan APBN terhadap utang.
“Secara makro, beliau sudah menjalankan konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tetapi semuanya sedang diperbaiki,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Fraksi PKB berharap ke depan pemerintah dapat lebih memaksimalkan potensi kekayaan alam dan sektor kelautan agar pembiayaan pembangunan nasional semakin mandiri tanpa bergantung pada pinjaman. “Itu saja catatan dari saya. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” pungkas Oleh Soleh menutup pemaparannya. (han/rdn)