RSUD Hasri Ainun Habibie Harus Layani Masyarakat Tanpa Diskriminasi

PARLEMENTARIA, Gorontalo — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pasien peserta BPJS Kesehatan.

Novita mengatakan, sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, RSUD Hasri Ainun Habibie diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, baik bagi masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar daerah yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Kita berharap rumah sakit ini bisa melayani seluruh elemen masyarakat, tidak hanya untuk provinsi, pusat, tetapi juga melayani secara maksimal untuk para masyarakat yang ada di Gorontalo, serta juga melayani secara maksimal untuk pasien BPJS,” ujar Novita saat kunjungan kerja BURT DPR RI ke RSUD Hasri Ainun Habibie, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak hanya membutuhkan layanan medis, tetapi juga pelayanan yang baik selama menjalani perawatan. Karena itu, kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan rumah sakit.

Novita mendorong dokter, perawat, tenaga pendukung, hingga jajaran manajemen RSUD Hasri Ainun Habibie untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan keluarganya.

“Karena rumah sakit ini adalah tempat di mana masyarakat ingin mengobati, tetapi juga berharap sekali pelayanan yang ada di rumah sakit Hasri Ainun Habibie ini bisa maksimal,” tuturnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang ramah, baik, dan bersih. Menurutnya, seluruh pasien harus memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaannya.

“Tidak membeda-bedakan dan kemudian bisa memberikan pelayanan secara maksimal, yang ramah, yang baik, kemudian yang bersih,” kata Novita.

Sementara itu, Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin menilai RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah perlu terus mengedepankan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar pasien yang dilayani merupakan peserta BPJS Kesehatan.

“Saya tekankan tentang itu karena 90 persen tadi itu merupakan peserta BPJS. Itu pun BPJS, PBI yang banyak. Maka ini misi sosialnya harus diutamakan,” ujar Hamid.

Hamid menambahkan, fungsi sosial tersebut perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan pengelolaan rumah sakit. Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD tetap dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun orientasi tersebut perlu diseimbangkan dengan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

“Tetap namanya sebuah rumah sakit daerah, provinsi, ini dituntut ada kontribusi PAD, tetapi harus bisa menggabungkan antara PAD dan sosial-oriented,” pungkas legislator Fraksi PKS tersebut. (ujm/ssb)