//
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke RSUD Hasri Ainun Habibie, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.|Foto : Ujm/Andri
PARLEMENTARIA, Gorontalo — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal, ramah, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat di Gorontalo, termasuk pasien peserta BPJS.
Hal tersebut disampaikan Novita saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke RSUD Hasri Ainun Habibie, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (21/9/2026). Menurutnya, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut perlu mampu memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat setempat maupun pasien yang datang dari luar daerah.
“Kita berharap rumah sakit ini bisa melayani seluruh elemen masyarakat, tidak hanya untuk provinsi, pusat, tetapi juga melayani secara maksimal untuk para masyarakat yang ada di Gorontalo, serta juga melayani secara maksimal untuk pasien BPJS,” ujar Novita.
Ia mengatakan, masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak hanya membutuhkan layanan medis, tetapi juga pelayanan yang baik selama menjalani perawatan. Karena itu, kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan rumah sakit.
Novita mendorong dokter, perawat, tenaga pendukung, hingga jajaran manajemen RSUD Hasri Ainun Habibie memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan keluarganya. Menurutnya, kualitas interaksi dan kenyamanan pasien menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Karena rumah sakit ini adalah tempat di mana masyarakat ingin mengobati, tetapi juga berharap sekali pelayanan yang ada di rumah sakit Hasri Ainun Habibie ini bisa maksimal,” tuturnya.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan yang ramah, baik, dan bersih. Menurutnya, seluruh pasien perlu mendapatkan pelayanan yang setara tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaan jaminan kesehatan.
“Tidak membeda-bedakan dan kemudian bisa memberikan pelayanan secara maksimal, yang ramah, yang baik, kemudian yang bersih,” kata Novita.
Senada dengan Novita, Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin menilai RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah perlu terus mengedepankan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut dinilai penting mengingat mayoritas pasien yang dilayani RSUD Hasri Ainun Habibie merupakan peserta BPJS.
“Saya tekankan tentang itu karena 90% tadi itu merupakan peserta BPJS. Itu pun BPJS, PBI yang banyak. Maka ini misi sosialnya harus diutamakan,” ujar Hamid.
Hamid menambahkan, fungsi sosial tersebut perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan pengelolaan rumah sakit. Sebagai rumah sakit daerah, RSUD tetap dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun orientasi tersebut perlu diseimbangkan dengan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
“Tetap namanya sebuah rumah sakit daerah, provinsi, ini dituntut ada kontribusi PAD, tetapi harus bisa menggabungkan antara PAD dan sosial-oriented,” pungkas legislator Fraksi PKS tersebut. (ujm/ssb)
