//
Larangan Minuman Rasa Susu dalam MBG, Legislator: Pastikan di Lapangan Tak Ada Penyimpangan
Diterbitkan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.|Foto: Sari/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan setiap bahan pangan yang diberikan dalam program MBG benar-benar memiliki nilai gizi dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang penerima manfaat.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas dan kandungan gizinya. Karena itu, penggunaan produk yang benar-benar memberikan nilai gizi tentu harus menjadi perhatian utama,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (11/9/2026).
Sebelumnya, BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani berupa susu pasteurisasi, UHT, dan susu steril full cream plain. Produk tersebut tidak diperbolehkan mengandung tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna, serta harus memiliki kandungan susu segar minimal 80 persen dan izin edar resmi dari BPOM.
“Keputusan di tingkat pusat harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan sampai sudah ada standar yang baik, tetapi dalam proses pengadaan dan distribusi justru muncul produk yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Selain kandungan produk, Netty mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap proses penyimpanan dan distribusi, terutama untuk produk susu pasteurisasi yang memerlukan sistem rantai dingin (cold chain).
“Keamanan pangan harus berjalan bersama dengan pemenuhan gizi. Produk yang baik harus tetap ditangani dengan prosedur yang benar sampai diterima oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya,” ujarnya.
Netty juga menyambut baik komitmen BGN untuk mendorong pemanfaatan susu hewani yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerima program sekaligus mendukung produktivitas dan kesejahteraan peternak lokal.
“Program MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat. Jika dikelola dengan baik, program ini bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi peternak lokal,” tuturnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterlibatan produk dan pelaku usaha lokal tetap harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. “Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah satunya dikorbankan,” tegas Legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Netty berharap kebijakan baru tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi kualitas seluruh menu dalam Program MBG. “Setiap rupiah anggaran untuk MBG harus benar-benar kembali menjadi manfaat gizi bagi penerima program. Karena itu, evaluasi bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan hingga distribusi harus terus diperkuat,” pungkasnya. (ndy/aha)
