//
Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi saat melakukan melakukan pengawasan ke BPBD Kota Tangerang, Banten.|Foto : Sari/Jk
PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi melakukan pengawasan terhadap kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran pada musim kemarau serta ancaman erupsi dan bahaya vulkanik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana-prasarana, serta sinergi penanggulangan bencana di daerah.
“Sekarang kan musim kemarau dan rentan kebakaran di mana-mana, baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan sebagainya. Karena itu kita perlu melakukan antisipasi diri, mengingatkan masyarakat, jangan sembarang membuang puntung rokok dan lain sebagainya,” ujar Iqbal saat melakukan pengawasan di Kota Tangerang, Banten, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, kewaspadaan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif menjadi hal penting dalam menghadapi potensi bencana. Untuk itu, ia berharap BPBD memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan.
“Kesiapan, kewaspadaan, kemudian mitigasi bagaimana kita melakukan rekonstruksi setelah pascabencana itu terjadi,” katanya.
Politisi fraksi PKS ini menekankan, kesiapan BPBD tidak hanya berkaitan dengan personel, tetapi juga mencakup ketersediaan sarana pendukung, seperti cadangan air dan kendaraan operasional. Ia menilai kesiapsiagaan harus dibangun melalui langkah-langkah yang terstruktur, teratur, dan terukur, dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
“Kapan pun dan di mana pun terjadi, kita memang harus siap dengan langkah-langkah yang sudah terstruktur dengan baik, kemudian teratur, kemudian terukur. Semuanya SOP-nya sudah jelas,” ujar Iqbal.
Selain ancaman kebakaran, Iqbal juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya erupsi dan abu vulkanik perlu terus dilakukan agar masyarakat mengetahui langkah yang harus diambil ketika kondisi tersebut terjadi.
Ia juga meminta agar setiap persoalan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat segera dikomunikasikan kepada pihak terkait. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai serta tidak panik ketika menghadapi kondisi darurat.
“Jangan bingung, kemudian jangan panik dan lakukan sesuai dengan arahan dari BPBD maupun pihak-pihak yang terkait,” katanya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI turut melihat kesiapan BPBD sekaligus mendorong kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Menurut Iqbal, mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta seluruh komponen yang ada di daerah.
“Intinya kesiapsiagaan, termasuk sarana-prasarana, kemudian bagaimana mereka melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat dan juga mungkin mengajak pihak-pihak untuk bekerja sama melakukan mitigasi,” tutur Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal berharap Pemerintah Kota Tangerang dapat terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan para ulama dalam menghadapi potensi bencana. Ia juga mendorong pendekatan spiritual sebagai bagian dari upaya terpadu dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.
“Kita melakukan pendekatan spiritual, tidak hanya mengandalkan kemampuan dari sisi manusia, tetapi hubungan dengan Tuhan menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian pendekatan itu adalah pendekatan terpadu,” ujarnya. (sai/aha)
