Komisi VIII Pastikan Kesiapan Sleman Hadapi Potensi Bencana

PARLEMENTARIA, Sleman — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menghadapi potensi bencana alam, menyusul tingginya kerawanan bencana di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Singgih usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, yang dipusatkan di Kantor Bupati Sleman, Kamis (22/1/2026).

“Kunjungan hari ini memang spesifik untuk melihat kesiapan daerah menghadapi masa-masa rawan bencana. Kita melihat langsung bagaimana kesiapan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Singgih. Ia menjelaskan, kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah rawan bencana. 

Sebagian tim Komisi VIII melakukan kunjungan ke beberapa provinsi, sementara kunjungan ke DIY difokuskan di Kabupaten Sleman. Menurut Singgih, DIY memiliki potensi bencana yang cukup beragam, mulai dari ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin puting beliung.

“Di Jogja potensi bencananya banyak. Ada Merapi yang dalam kurun empat sampai delapan tahun selalu menunjukkan aktivitas. Bahkan dalam siklus panjang, gempa besar juga berpotensi terjadi. Di Bantul juga ada potensi gempa, kemudian puting beliung, banjir, walaupun tidak terlalu parah, tapi tetap harus diantisipasi,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga meninjau kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk sistem logistik dan fasilitas pendukung penanggulangan bencana. Singgih menyebut, kesiapan daerah dinilai cukup baik berdasarkan paparan pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Alhamdulillah dari paparan perwakilan provinsi (DIY) maupun Kabupaten Sleman, kita melihat kesiapan itu berjalan dengan baik dan sudah siap semuanya,” kata Legislator Dapil Jawa Tengah V tersebut.

Sebagai bentuk dukungan konkret, DPR RI melalui mitra kerja Komisi VIII turut menyalurkan bantuan logistik dan dana tanggap darurat. Dari Kementerian Sosial, bantuan untuk Provinsi DIY mencapai Rp1,9 miliar, sementara untuk Kabupaten Sleman sekitar Rp178 juta. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyalurkan bantuan berupa peralatan pendukung kesiapsiagaan bencana.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI juga mencatat masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya armada transportasi kebencanaan di wilayah DIY. Persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut di tingkat pusat guna mencari solusi terbaik.

“Memang ada kendala di kabupaten terkait mobil-mobil transportasi kebencanaan. Nanti akan kita diskusikan di pusat, apakah penanganannya lewat Kemensos atau melalui BNPB,” ujarnya.

Singgih menambahkan, Komisi VIII juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi sejak dini, terutama di tengah musim hujan yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. “Kami berharap kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, bisa melakukan mitigasi dari awal. Bekerja sama dengan BMKG dan berkoordinasi dengan BNPB, karena sekarang peringatan cuaca sudah bisa dibaca sejak dini,” pungkasnya. •aha