Pemda Alami Tekanan Fiskal Akibat Cleansing Data Penonaktifan PB-JK, Dorong Koordinasi Pusat-Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti dampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC).

“Penonaktifan kuota PBI-JK secara mendadak kemarin itu menuntut pemda mengalokasikan anggaran untuk PBI pemda guna mempertahankan predikat UHC atau Universal Health Coverage,” kata Gamal saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, pada Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan fiskal signifikan, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas. Gamal menilai keberlanjutan UHC tetap harus dijaga, tetapi pembiayaannya perlu memperhitungkan kemampuan pemerintah daerah.

“Dan ini tentu memberikan tekanan fiskal signifikan, khususnya untuk daerah dengan kapasitas fiskal atau Pendapatan Asli Daerah terbatas,” ujar wakil rakyat jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tersebut.

Persoalan tersebut tidak terlepas dari perubahan komposisi kepesertaan setelah proses cleansing PBI-JK. Diketahui, di Kota Surabaya, dari 67.104 peserta PBI-JK yang dinonaktifkan, sebanyak 12.138 peserta telah direaktivasi melalui segmen PBPU Pemda. Gamal menilai keberlanjutan skema tersebut tetap perlu diiringi perencanaan pembiayaan yang matang. Menurutnya, jangan sampai daerah dengan kemampuan fiskal terbatas harus menanggung beban pembiayaan kesehatan yang tidak sebanding dengan kapasitas anggarannya.

“Saya pikir dalam kondisi transfer daerah yang dipotong lalu menggeser beban fiskal APBN ke APBD tentu kurang bijak mengingat tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Karena itu, Gamal mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan kepesertaan JKN. Menurutnya, keberlanjutan UHC harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama sehingga masyarakat tetap terlindungi tanpa mengorbankan kemampuan fiskal daerah.

Ia pun meminta setiap perubahan kebijakan kepesertaan disertai komunikasi dan perencanaan pembiayaan yang jelas agar pemerintah daerah memiliki waktu untuk menyiapkan anggaran serta masyarakat tidak kehilangan kepastian atas perlindungan kesehatan.

“Jangan sampai tujuan mempertahankan UHC justru menciptakan tekanan fiskal baru bagi daerah yang kemampuan anggarannya terbatas,” pungkas Gamal. (blf/rdn)