//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw meninjau salah satu fasilitas unit rusun pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan, Banten.|Foto: Munchen/jk
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kawasan perkotaan. Konsep tersebut dinilai memberikan kemudahan akses hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.
“Ini salah satu program yang sangat baik dan menarik, bagaimana pemerintah menyiapkan hunian yang terkoneksi dengan moda transportasi. Hari ini kita berada di Stasiun Kereta Api Rawa Buntu, kami melihat bahwa apartemen ini sangat strategis,” ujar Roberth usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026).
Menurut Roberth, keberadaan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta. Dari kawasan hunian tersebut, masyarakat dapat menjangkau pusat aktivitas dengan waktu tempuh yang relatif singkat sekaligus menggunakan transportasi dengan biaya yang terjangkau.
“Orang yang bekerja di Jakarta hanya membutuhkan waktu tidak sampai satu jam, mungkin sekitar 35–40 menit, untuk sampai. Biayanya pun hanya Rp4.000 untuk transportasi,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu keunggulan hunian berbasis TOD karena masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga akses mobilitas yang lebih mudah menuju tempat kerja dan pusat aktivitas lainnya.
Lebih lanjut, Roberth berharap pengembangan hunian bagi MBR tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan sekitarnya, tetapi juga dapat diperluas ke berbagai kawasan yang memiliki kebutuhan hunian bagi masyarakat pekerja.
Menurutnya, kawasan industri, kawasan nelayan, hingga kawasan pelabuhan yang menjadi tempat bekerja masyarakat juga perlu menjadi bagian dari perhatian dalam penyediaan hunian.
“Kawasan nelayan, kawasan pelabuhan untuk buruh dan pekerja bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan, ini perlu disiapkan ke depan. Karena selama ini kita melihat bahwa, terutama kalau kita bicara jujur, nelayan itu dianggap sebagai masyarakat yang masih miskin,” tuturnya.
Roberth menilai penyediaan hunian yang layak di kawasan tersebut dapat berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Khusus untuk masyarakat nelayan, ia melihat sektor kelautan memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Kalau nelayan ini diberdayakan betul-betul, pendapatan negara bisa naik banyak. Maka menurut kami ke depan pemerintah sudah harus melihat itu. Ditatalah kawasan nelayan itu supaya betul-betul mereka mendapat perhatian,” ujarnya.
Dalam konteks penyediaan hunian, Roberth juga berharap Perumnas dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan dan menghadirkan hunian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sebagai badan usaha milik negara, Perumnas memiliki peran penting dalam menyediakan perumahan nasional yang berkualitas.
“Kita harus membuat satu image baru bahwa Perumnas ini jangan kita melihat ke belakang. Sekarang mereka sudah berubah. Desain-desain sudah sangat baik,” ungkapnya.
Roberth menambahkan, kualitas hunian yang dibangun oleh BUMN perlu terus ditingkatkan, termasuk dari aspek fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan konektivitas dengan transportasi publik. Hal tersebut penting agar masyarakat memperoleh hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga nyaman untuk ditempati.
“Maka harus ada fasilitas transportasi, kenyamanan, semua ini harus ada. Kita bicara tentang kenyamanan. Hari ini kita ada di sini, kita lihat, ini belum. Karena kita harapkan dari hunian sini sampai ke stasiun itu harus betul-betul membuat penghuni ini nyaman dan aman untuk semua,” katanya.
Ia berharap pengembangan hunian berbasis TOD dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum. Dengan demikian, penyediaan perumahan tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. (mun/we)
