Wisatawan China Bergeser ke Malaysia, Komisi VII Bahas Hambatan Pariwisata Bintan

PARLEMENTARIA, Bintan — Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti dampak kebijakan visa terhadap kemerosotan sektor pariwisata Bintan, mulai dari hilangnya penerbangan langsung hingga beralihnya wisatawan kapal pesiar dari China ke Malaysia. Hal itu disampaikannya usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Rabu (22/7/2026).

Evita menjelaskan, pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian mitra kerja Komisi VII DPR RI dari Jakarta, di bidang perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan komunikasi publik, sehingga permasalahan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat langsung direspons oleh kementerian terkait.

“Kalau ke daerah, kita mau tahu permasalahan apa yang mereka hadapi. Kita juga bawa mitra kerja dari kementerian-kementerian terkait supaya komunikasi bisa langsung dibicarakan dengan pemerintah kabupaten,” ujar Evita.

Evita mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam pertemuan adalah kebijakan bebas visa kunjungan (visa on arrival) yang dinilai berdampak signifikan terhadap pariwisata Bintan. Ia menyebut Kementerian Pariwisata telah mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi agar enam negara mendapat pembebasan visa untuk mendorong kembali kunjungan wisatawan ke Bintan.

“Dampak kebijakan bebas visa ini terhadap pengembangan pariwisata Bintan sangat luar biasa. Penerbangan langsung yang biasanya tiga kali seminggu itu hilang,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Evita menjelaskan dampak nyata dari kebijakan tersebut, yakni beralihnya kapal-kapal pesiar asal China yang sebelumnya transit dari Singapura ke Bintan, kini berpindah tujuan ke Malaysia. Ia menyebut kawasan wisata baru Desaru di Malaysia menjadi salah satu destinasi alternatif yang menarik wisatawan tersebut, karena Malaysia telah menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan China.

Evita menegaskan, persoalan ini menjadi salah satu hambatan yang diharapkan dapat diselesaikan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI turut mendorong agar promosi pariwisata yang dilakukan Kementerian Pariwisata dengan target pasar Asia Tenggara dapat melibatkan langsung Pemerintah Kabupaten Bintan.

“Kita juga sudah minta, ketika Kementerian Pariwisata melakukan promosi dengan target Asia Tenggara, Pemerintah Kabupaten Bintan juga diajak untuk promosi bersama,” pungkasnya. (mrs/we)