//
Terima Aspirasi Serikat Pekerja, BAM Ingatkan BUMN Jaga Keharmonisan Hubungan Industri
Diterbitkan
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan, dalam Kunjungan Kerja BAM di Bandung.|Foto: Rwy/Karisma
PARLEMENTARIA, Bandung – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA). Aspirasi tersebut diantaranya adalah penyelesaian hak pesangon pensiunan PT Pindad (Persero) hingga adanya dugaan union busting yang dialami oleh karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Dalam kunjungan kerja yang diselenggarakan di Bandung, Senin (13/7/2026), BAM meminta keterangan langsung dari kedua perusahaan yang terlibat. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menekankan terkait peran BUMN yang tidak hanya mendukung Pembangunan nasional, melainkan juga harus bertanggung jawab atas hak-hak pegawai nya.
“Selain sebagai badan usaha yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, BUMN juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja serta hubungan industrial yang harmonis,” jelasnya.
Tak hanya itu, Legislator Dapil Jawa Barat II tersebut juga menambahkan sekaligus menekankan bila keharmonisan industrial merupakan kunci dari proses perjalanan perusahaan. “Hubungan industrial yang sehat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas, keberlanjutan usaha, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan,” imbuhnya.
Pertemuan ini merupakan tindaklanjut BAM DPR RI atas aspirasi yang telah diterima sebelumnya. Kendati demikian, Ahmad Heryawan menegaskan jika forum tersebut bukan untuk menghakimi salah satu pihak, namun menjadi jembatan aspirasi antara perusahaan dengan serikat pekerja yang terlibat untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang terjadi.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat sekaligus juga menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memberi masukan terhadap tata Kelola BUMN, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja.
“Kami ingin memperoleh penjelasan secara langsung dari seluruh pihak terkait kondisi yang sebenarnya, langkah-langkah yang telah dilakukan, berbagai kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang sedang maupun akan ditempuh,” tegas Ahmad. (rwy/aha)
