
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, dalam Kunjungan Kerja BKSAP di Semarang, Jawa Tengah.|Foto: Jih/Karisma
PARLEMENTARIA, Semarang – Setiap langkah diplomasi internasional yang diambil oleh Pemerintah di forum internasional, haruslah berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) memiliki kepentingan agar diplomasi parlemen hadir sebagai instrumen strategis untuk melengkapi hubungan diplomasi antar pemerintah (government to government) dalam bentuk second track diplomacy.
BKSAP pun memosisikan diri sebagai enabler sekaligus bridge builder yang menghubungkan aspirasi daerah dengan agenda internasional. Hal ini menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja BKSAP untuk menyinergikan potensi lokal dengan jejaring perdagangan global, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026).
“Kami mengikut aspirasi daerah agar menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia, mempergunakan potensi daerah dalam berbagai forum internasional,” ujar Husein dalam sambutannya.
Salah satu poin krusial yang disosialisasikan adalah mengenai manfaat aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut Husein, keanggotaan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan strategis yang lebih inklusif melalui pendekatan kewilayahan (place-based approach).
OECD ke depannya akan memberikan dukungan dalam mobilisasi data, penguatan tata kelola, serta digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan lokal.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pilar utama kebijakan OECD yang dapat dioptimalkan oleh daerah mencakup analisis data kewilayahan, peningkatan kapasitas anggaran, dan ketahanan ekonomi. BKSAP meyakini bahwa dengan semakin dikenal dunia, potensi daerah akan mampu memenuhi standar pasar internasional dan terhubung dengan jejaring investasi serta inovasi global.
Husein menekankan bahwa diplomasi yang kuat tidak hanya dibangun di ruang perundingan internasional, tetapi juga dari kemampuan membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan akademisi.
“Semakin kuat daerah berkembang, semakin besar pula kontribusinya terhadap Indonesia. Ketika potensi daerah semakin dikenal dunia, sesungguhnya yang semakin diperhitungkan adalah Indonesia,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif dalam menangkap peluang dari hasil perjuangan diplomasi di level parlemen internasional. (jih/rdn)