Revisi UU Jalan Harus Perkuat Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang tentang Jalan harus menjadi momentum untuk memperkuat standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol. Menurutnya, sebagai infrastruktur berbayar, jalan tol wajib memberikan jaminan kualitas dan kenyamanan bagi masyarakat.

Kami di Komisi V DPR RI hari ini memang sedang meneliti semua ruas jalan tol. Karena kami sedang akan merevisi undang-undang jalan, dan lebih khusus lagi jalan tol. Kenapa kita fokus di jalan tol? Karena memang jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang berbayar. Ya itu yang namanya berbayar tentu harus ada standar minimum pelayanan,” ujar Yasti saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3, Kabupaten Bogor, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat yang membayar tarif tol berhak memperoleh layanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan jalan tol tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga harus menjamin kualitas konstruksi dalam jangka panjang.

Yasti mengaku mencermati kondisi geografis di kawasan Sukabumi yang memiliki kontur tanah relatif labil dan rawan longsor. Karena itu, ia meminta penjelasan lebih rinci mengenai aspek teknis pembangunan, mulai dari kepadatan timbunan, ketebalan badan jalan, hingga spesifikasi pembesian yang digunakan.

“Karena kalau kemudian konstruksi jalannya itu tidak kuat, maka sudah pasti selesai jalan tol ini SPM-nya tidak terpenuhi. Karena pasti dia akan bergelombang-gelombang, sama seperti yang ada di MBZ dan jalan tol yang lainnya,” tegasnya.

Selain aspek kualitas, Yasti juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pembiayaan proyek. Ia meminta penjelasan mengenai total biaya pengadaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah serta biaya konstruksi yang ditanggung badan usaha jalan tol. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung keberlanjutan proyek sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Dalam kesempatan itu, Yasti juga mengaku masih meragukan target penyelesaian proyek dapat tercapai tepat waktu mengingat berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan material timbunan dan potensi datangnya musim hujan pada akhir tahun. Namun demikian, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja optimal agar pembangunan Tol Bocimi yang telah direncanakan sejak lama dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya meyakini trafiknya pasti akan padat. Tol Bocimi ini dari dulu, semenjak saya dari 2009, sudah dalam perencanaan dan sampai hari ini belum selesai. Mudah-mudahan ini bisa selesai cepat,” pungkasnya. (aha)