Timwas Haji DPR: Persoalan di Mina Jangan Dibiarkan Terus Berulang Tanpa Solusi

PARLEMENTARIA, Makkah - Persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan baik, keterbatasan ruang dan fasilitas di kawasan Mina masih menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan berulang tanpa solusi jangka panjang. Hal itu disampaikannya melalui rilis yang diterima Parlementaria di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).

Menurut Marwan, secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung sesuai agenda dan patut diapresiasi. Pelayanan kepada jemaah, kata dia, telah berjalan cukup baik sejak fase kedatangan hingga puncak ibadah haji.

“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas kawasan Mina menyebabkan kepadatan sulit dihindari, terutama saat jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu bersamaan untuk menjalani mabit dan lempar jumrah. Akibatnya, ruang gerak jemaah menjadi sempit dan kenyamanan menurun.

Selain persoalan ruang, Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal. Sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal serta pasokan air yang belum memadai di beberapa titik.

“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.

Marwan menilai persoalan Mina membutuhkan pendekatan baru yang lebih progresif. Menurutnya, apabila perluasan area Mina sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, maka pemerintah perlu mulai mempertimbangkan alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat.

“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.

Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR juga mulai mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan. Dalam skema tersebut, sebagian jemaah tidak harus mabit di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus.

Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut karena lokasi hotel mereka dinilai masih memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah.

“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI nantinya dapat memperkuat proses negosiasi dan koordinasi demi mencari solusi permanen atas persoalan Mina.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya. (man/rdn)