Evaluasi Layanan di Mina, Timwas Haji DPR Soroti Kapasitas Tenda dan Distribusi Logistik

PARLEMENTARIA, Makkah – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kembali menyoroti carut-marut pelayanan jemaah haji Indonesia di kawasan Mina. Sejumlah temuan memprihatinkan mulai dari tenda yang berdesakan, sanitasi yang buruk, hingga keterlambatan distribusi makanan ditemukan langsung di lapangan.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa fasilitas di tenda Mina sangat jauh dari kata nyaman dan layak bagi para tamu Allah, khususnya terkait kapasitas tenda dan kebersihan toilet.

"Saya menemukan beberapa temuan kaitan dengan fasilitas tenda, terutama dari fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI ini kepada Parlementaria, di Mina, Makkah, Jumat (29/5/2026).

Selly menyoroti masalah sanitasi air toilet yang menurutnya sangat vital bagi jemaah. Ketersediaan air bersih dirasa kurang memadai, padahal jemaah sangat membutuhkannya dalam jumlah besar, terutama untuk keperluan wudu.

Atas temuan ini, Selly mendesak pihak syarikah (perusahaan mitra penyelenggara) yang bekerja sama dengan Kidana—perusahaan pengembang milik pemerintah Arab Saudi—untuk benar-benar memenuhi komitmen pelayanannya kepada Pemerintah Indonesia.

Gagalnya Distribusi Logistik dan Kesehatan

Kondisi terparah yang ditemukan oleh Timwas adalah sistem distribusi logistik dan penanganan kesehatan yang dinilai gagal. Selly membeberkan fakta bahwa ada jemaah yang telantar di dalam tenda tanpa asupan makanan selama berjam-jam.

"Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR," tegas Selly.

Ia juga menyayangkan minimnya fasilitas kesehatan yang layak dari pemerintah Indonesia untuk menangani jemaah yang jatuh sakit di dalam tenda akibat kondisi yang berdesakan dan kelaparan tersebut.

Sebagai langkah evaluasi ke depan, Selly meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk berhitung ulang dan mengambil kebijakan yang lebih realistis. Ia mengusulkan agar jemaah yang berisiko tidak dipaksakan menginap (mabit) di tenda Mina, melainkan dikembalikan ke hotel di Makkah (skema tanazul).

"Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak ditanazulkan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak," pungkasnya.
 

Apresiasi Secara Keseluruhan

Meski memberikan catatan kritis terhadap situasi di Mina, Selly tetap memberikan apresiasi atas peningkatan layanan ibadah haji tahun 2026 secara keseluruhan, terutama selama jemaah berada di Makkah dan Madinah.

"Secara keseluruhan, untuk beberapa pelayanan di Makkah dan Madinah berjalan dengan relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang kendalanya itu berada di Mina," jelas Selly.

Ia menegaskan bahwa puncak ibadah haji yang terpusat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) membutuhkan persiapan dan eksekusi yang sangat matang karena tingginya tingkat kesulitan di lapangan.

"Tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini akan menjadi titik perhatian DPR ke depannya," tutupnya. (eki/rdn)