Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal.

Hal itu disampaikan Evita saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia Komisi VII ke Laboratorium SNSU di kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, saat produk Indonesia diekspor ke luar negeri, pelaku industri diwajibkan memenuhi berbagai aturan dan standar ketat dari negara tujuan. Namun sebaliknya, produk asing yang masuk ke Indonesia dinilai justru lebih longgar pengawasannya.

“Tadi saya sampaikan memang ini kenyataan, tadi kan LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)-nya juga menyampaikan bahwa kita ini memiliki peraturan ketika produk kita itu diekspor ke negara lain. Tetapi ketika produk negara lain itu masuk ke Indonesia, nah aturan-aturan itu seakan-akan tidak ada,” ujar Evita saat ditemui Parlementaria.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Komisi VII DPR RI, khususnya dalam memperkuat sistem standardisasi nasional agar mampu melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang.

“Nah ini kan menjadi PR bagi kita Komisi VII karena apalagi hal-hal yang berkaitan dengan industri. Kita kan tidak mau banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang kita buat tetapi karena lemahnya daripada standardisasi nasional kita sehingga manfaat perjanjian internasional tersebut itu tidak kepada kita,” katanya.

Evita menegaskan, lemahnya penerapan standar nasional dapat membuat produk lokal kesulitan menembus pasar ekspor, sementara barang impor justru mudah membanjiri pasar domestik.

“Karena barang-barang kita masih sulit masuk ke luar negeri sementara barang dari luar negeri itu begitu bebas masuk ke Indonesia,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Komisi VII DPR RI melalui Panja Standardisasi Nasional Indonesia saat ini tengah mendalami berbagai persoalan terkait penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk efektivitas pengawasan terhadap produk impor dan perlindungan terhadap industri nasional di tengah meningkatnya arus perdagangan global. (in/rdn)