Komisi VII Minta Kesiapan Infrastruktur Standardisasi di Tengah Persaingan Global

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur standardisasi nasional di tengah meningkatnya persaingan industri dan perdagangan global. Menurutnya, standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap daya saing industri nasional.

Politisi Fraksi PKB itu menilai, situasi industri dan perdagangan global saat ini menuntut kesiapan standardisasi nasional yang lebih kuat. Terlebih, berbagai perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dapat berdampak pada posisi produk Indonesia apabila tidak diantisipasi secara cermat.

Menurutnya, dalam perdagangan internasional, standar kerap menjadi salah satu faktor penentu apakah suatu produk dapat diterima di negara tujuan ekspor. Karena itu, Indonesia perlu memastikan sistem standardisasi nasional mampu melindungi produk dalam negeri sekaligus mendukung perluasan pasar ekspor.

“Dengan situasi dunia industri hari ini, dunia perdagangan hari ini, situasi global, persaingan, di sisi lain banyak FTA yang kalau tidak betul-betul detail, kita bisa mengunci diri kita sendiri. Maka peran BSN, peran standardisasi ini penting banget,” tegasnya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Chusnunia juga menyoroti adanya keresahan pelaku industri terkait perbedaan perlakuan antara produk impor dan produk nasional. Di satu sisi, produk dari luar negeri dinilai relatif mudah masuk ke pasar domestik. Namun, di sisi lain, produk Indonesia kerap menghadapi berbagai persyaratan standar ketika hendak memasuki pasar ekspor.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII juga mencermati berbagai tantangan yang dihadapi balai standardisasi dan laboratorium uji. Chusnunia menyampaikan, B4T merupakan salah satu balai yang memiliki posisi penting sebagai rujukan regional. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait ketersediaan peralatan uji dan pemenuhan tenaga ahli.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi industri berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, laboratorium dan balai pengujian harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar mampu menghasilkan pengujian yang akurat dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. “Teknologi cepat banget maju dan terus berubah. Tapi kalau laboratorium kita, balai-balai kita tidak ditambah peningkatan peralatan-peralatan baru, bagaimana hasil ujinya?” kata Chusnunia.

Selain peralatan, ia juga menyoroti kebutuhan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli di laboratorium. Menurutnya, rasio tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mendukung layanan pengujian belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas pelayanan standardisasi bagi dunia usaha dan industri.

Lebih lanjut, Chusnunia menilai pemerataan fasilitas pengujian juga perlu menjadi perhatian serius. Ia menyebut, keberadaan balai uji dan laboratorium masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Padahal, perkembangan industri juga terjadi di berbagai daerah lain.

Ia mencontohkan kawasan industri dan pertambangan seperti Morowali yang terus berkembang, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh keberadaan laboratorium uji yang lengkap. Akibatnya, pengujian harus dilakukan ke daerah lain seperti Makassar, Jakarta, atau Jawa Timur.

“Indonesia ini numpuk di Jawa, dan numpuk lagi di Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Daerah-daerah lain dengan industri yang makin ekspansi, seperti Morowali, tapi tidak dilengkapi dengan balai uji yang lengkap, laboratorium uji yang lengkap,” jelasnya.

Karena itu, Chusnunia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan sistem standardisasi nasional. Menurutnya, apabila standardisasi dianggap sebagai bagian penting dari pertahanan industri nasional, maka dukungan terhadap balai uji, laboratorium, peralatan, serta tenaga ahli harus ditingkatkan.

Chusnunia menambahkan, Komisi VII melalui Panja SNI akan terus mendalami berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Ia menekankan bahwa penegakan SNI tidak akan berjalan optimal apabila fasilitas pendukungnya tidak diperkuat. (aha)