//
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Surabaya, Jawa Timur.|Foto: Uca/Mahendra
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengapresiasi keterlibatan masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) yang dinilai menjadi salah satu kekuatan Kota Surabaya dalam mempercepat penanganan tuberkulosis (TB) dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Menurutnya, model pelibatan masyarakat yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya layak menjadi contoh dalam mendukung target eliminasi TB nasional pada 2030.
Hal tersebut disampaikan Arzetti saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (21/5/2026). Ia menilai keberadaan KSH menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kesehatan berbasis komunitas hingga tingkat paling bawah.
Arzeti menjelaskan, KSH atau Kader Surabaya Hebat merupakan garda terdepan yang selama ini membantu pemerintah daerah menjangkau masyarakat dalam berbagai isu kesehatan. Menurutnya, kekuatan utama KSH terletak pada kedekatan dengan warga dan semangat pengabdian para kader, yang sebagian besar merupakan perempuan termasuk kelompok lanjut usia (lansia).
“Ketika kita bicara penurunan angka stunting, KSH menjadi garda terdepan. Dalam kondisi COVID, mereka mendatangi masyarakat yang tidak bisa keluar rumah, ibu-ibu yang harus mendapat layanan KB, hingga lansia yang perlu perhatian. Saya memberikan aplaus untuk Kader Surabaya Hebat karena mereka betul-betul kuat, kompak, dan solid,” ujar Arzeti dalam pertemuan itu.
Ia menilai kontribusi para kader telah terbukti sejak masa pandemi Covid-19. Bahkan, Surabaya disebut menjadi salah satu daerah yang cepat mencapai herd immunity berkat pergerakan cepat pemerintah kota bersama KSH dalam menjangkau masyarakat secara langsung.
Menurut Politisi Fraksi PKB ini, kerja-kerja sosial para kader juga menjadi fondasi penting dalam percepatan eliminasi TB. Selain membantu menemukan warga yang berpotensi terpapar penyakit, para kader juga berperan aktif dalam edukasi kesehatan, pendampingan pasien, hingga penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit.
“Mereka bekerja bukan semata karena insentif, tetapi lebih kepada kemanfaatan bagi masyarakat,” tambah legislator Dapil Jawa Timur 1 yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
Di sisi lain, Arzetti menilai keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan TB juga terlihat dari berbagai kebijakan dan inovasi yang telah dijalankan. Pemkot Surabaya diketahui telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, membentuk Kampung Bebas TB hingga tingkat RW, melakukan screening aktif menggunakan portable x-ray, memperkuat pendekatan komunitas berbasis hexahelix, hingga mengintensifkan edukasi Merdeka TB di berbagai wilayah kota.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa percepatan eliminasi TB membutuhkan dukungan anggaran yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Terlebih, Indonesia masih menjadi negara dengan kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Karena itu, Komisi IX DPR RI juga telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk memperkuat pengawasan dan percepatan penanganan TB secara nasional.
Dari sisi pemerintah daerah, program penanggulangan TB dan HIV di Surabaya telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai RPJMD, RKPD, hingga rencana aksi daerah (RAD). Dengan demikian, indikator keberhasilan program menjadi bagian dari prioritas pembangunan sekaligus mendapatkan dukungan anggaran dari APBD.
Pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat dukungan terhadap kader dan komunitas melalui pelatihan, koordinasi lapangan, pelibatan dalam pendampingan pasien, hingga dukungan biaya operasional. Sementara itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai masih diperlukan, terutama dalam penguatan regulasi, dukungan anggaran dan sumber daya manusia, logistik obat dan alat diagnostik, serta integrasi sistem data untuk mempercepat target eliminasi TB 2030. (uc/rdn)
