//
Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, saat Kunjungan Kerja Komisi XIII dengan Kepala Kanwil Imigrasi Bali di Denpasar.|Foto: Mh/Karisma
PARLEMENTARIA, Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali diserukan memperkuat kinerja dan tata kelola keimigrasian untuk menghadapi dinamika pariwisata internasional dan meningkatnya mobilitas global di Pulau Dewata. Izin tinggal dan deteni (penampungan sementara bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar keimigrasian) adalah salah satu yang harus diperkuat.
Demikian mengemuka saat Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengan Kepala Kanwil Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea yang memimpin rapat tersebut mengatakan, penguatan kinerja dan tata kelola keimigrasian sangat krusial sebagai fondasi meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan deteksi dini pelanggaran oleh WNA.
"Komisi XIII mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan warga negara asing, guna memperkuat deteksi dini, pelaporan, dan pengawasan keimigrasian," ujar Marinus dalam rapat tersebut.
Di sisi lain, Komisi XIII, kata Marinus, memberikan apresiasi atas capaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi di wilayah Bali periode Januari-April 2026. Capaian PNBP Imigrasi Bali menunjukkan tren positif. Peningkatan signifikan terlihat di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Klungkung, dan Tabanan. Meski demikian, DPR mengingatkan agar jajaran Imigrasi tetap melakukan percepatan realisasi pada periode berikutnya demi memastikan target tahunan tercapai secara optimal.
Politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan, Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mengantisipasi meningkatnya potensi kejahatan transnasional yang melibatkan WNA. Mengingat, jenis kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi daerah. Untuk itulah, perlu penguatan deteksi dini dan tindakan tegas terhadap pelaku. Langkah ini menjadi prioritas utama agar fungsi keimigrasian tetap sejalan dengan upaya perlindungan kepentingan nasional di sektor ekonomi dan keamanan. (mh/aha)
