//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Bandar Lampung, Lampung.
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan fokus utama tim kunjungan kerja reses komisi VII DPR RI ke lampung mendorong penguatan sektor industri hingga pengembangan pariwisata dan UMKM. Ia menilai pembentukan kawasan industri baru guna mempercepat hilirisasi produk pertanian di Lampung. Saat ini, menurutnya, baru sekitar 30 persen hasil produksi yang telah melalui proses hilirisasi.
“Masih ada sekitar 70 persen produk pertanian Lampung yang belum dihilirisasi. Karena itu, kita dorong adanya kawasan industri baru," sebut Chusnunia kepada Parlementaria usai pertemuan tim kunjungan kerja reses komisi VII DPR RI dengan jajaran Kemenperin, Kemenpar, Kementerian UMKM, kementerian Ekraf, Lampung, Kamis (23/4/2026).
Legislator Fraksi PKB ini menerangkan, dalam waktu dekat kawasan Way Kanan diprioritaskan sebagai lokasi pengembangan, dengan dukungan dari Kementerian Perindustrian, disektor pariwisata, Pihaknya juga mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Namun, ia menegaskan bahwa proses menuju KEK membutuhkan pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan legalitas.
“Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa peluang itu ada, tetapi semua persyaratan harus dipenuhi persyaratan administratif dan legalitas, Komitmen dari pemerintah provinsi untuk memenuhi,” kata Chusnunia.
Chusnunia menambahkan tingginya angka kunjungan wisatawan ke Lampung yang menempatkan daerah ini sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional. Bahkan, jumlah wisatawan nusantara disebut melampaui Bali, dengan pertumbuhan yang signifikan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata tidaklah mudah dan masih membutuhkan banyak pembenahan. Oleh karena itu, DPR mendorong langkah konkret dan percepatan tindak lanjut dari seluruh pihak terkait.
“Kita sudah mempertemukan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga kepala daerah, agar ada langkah nyata. Harapannya, KEK pariwisata di Lampung bisa segera terwujud," urainya.
Untuk sektor ekonomi kreatif, Chusnunia Chalim mengungkapkan adanya usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku ekonomi kreatif di Lampung. Program ini diharapkan dapat memperkuat pengusaha lokal, khususnya pelaku UMKM.
Saat ini, tercatat sekitar 397 ribu UMKM di Lampung membutuhkan dukungan, terutama dalam hal produksi dan pemasaran. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disebut telah berkomitmen untuk mendorong pembentukan agregator.
“Dengan agregator, produk UMKM bisa dikumpulkan dan dipasarkan bersama, sehingga mampu menembus pasar nasional hingga internasional," pungkasnya. (afr/aha)
