Keberpihakan Akses Jadi Kunci Percepat Dongkrak Pariwisata Lampung

PARLEMENTARIA, Lampung - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menegaskan persoalan aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah terbesar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, khususnya di Lampung. Ia menilai banyak destinasi wisata di daerah memiliki potensi besar, namun belum didukung akses yang memadai bagi wisatawan. 

Oleh karena itu, jelasnya, aksesibilitas pariwisata dan kebijakan pemerintah menjadi kunci untuk mendongkrak pariwisata khususnya lampung. “Daerah-daerah yang sangat cantik dan objek wisata seperti di Lampung harus bisa diakses dengan mudah oleh wisatawan baik dari bandara maupun dari pusat kota tanpa hambatan," ujar Putra kepada Parlementaria di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (23/4/2026).

Ia menekankan perlunya keberpihakan pemerintah pusat melalui sinergi antar kementerian, terutama Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum, dalam penyediaan infrastruktur penunjang. "Pembangunan akses wisata tidak bisa disamakan dengan jalur umum seperti jalan logistik atau truk, karena dapat menurunkan kenyamanan wisatawan," terangnya.

Selain infrastruktur, Politisi Fraksi PDIP itu juga menyoroti pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons peluang sektor pariwisata. Ia mencontohkan bagaimana Jakarta mampu menggerakkan ekonomi melalui berbagai event musiman seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, hingga Lebaran yang menghasilkan perputaran ekonomi dalam jumlah besar.

“Terobosan-terobosan seperti itu yang harus dilakukan. Dampaknya langsung terasa bagi wisatawan dan ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, Putra mengungkapkan bahwa dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Penurunan wisatawan asal Eropa menjadi tantangan tersendiri, mengingat mereka tergolong turis dengan masa tinggal lama dan pengeluaran besar.

Adanya kebijakan insentif seperti kemudahan visa, bahkan bebas visa, guna menarik lebih banyak wisatawan, menurutnya, memiliki dua karakter wisatawan yakni mengutamakan kenyamanan tanpa birokrasi rumit, dan sensitif terhadap biaya visa.

“Kalau kita bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan, itu akan menjadi win-win solution. Di tengah terbatasnya pemasukan negara, sektor pariwisata harus dioptimalkan, pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah untuk menjaga daya saing pariwisata Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu," pungkasnya. (afr/um).