Komisi V Evaluasi Pembangunan Huntap bagi Warga Terdampak Bencana di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate – Komisi V DPR RI meninjau Hunian Tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dari Desa Rua, Ternate, Maluku Utara. Dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V Irine Yusiana Roba Putri, peninjauan dilakukan bersama pemerintah daerah dengan melibatkan dialog langsung bersama masyarakat penerima manfaat. 

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan, terutama terkait fasilitas hunian yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal serta tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, legislator dapil Maluku Utara tersebut menegaskan bahwa temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, pembangunan huntap tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi harus memperhatikan aspek kualitas bangunan, kelayakan fasilitas, serta kenyamanan bagi masyarakat.

“Pembangunan hunian tetap harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Tidak hanya sekadar dibangun, tetapi juga harus layak huni dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi penghuninya,” ujarnya dalam kunjungan kerja reses Komisi V di Ternate, Maluku Utara, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya penyempurnaan fasilitas pendukung di kawasan huntap, seperti akses jalan, sanitasi, air bersih, hingga sarana umum lainnya. Hal ini dinilai krusial agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal pascabencana.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyelesaian berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mempercepat proses perbaikan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi V DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan dan penyempurnaan hunian tetap tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Setiap masukan dari masyarakat akan menjadi dasar dalam mendorong perbaikan kebijakan ke depan.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Komisi V DPR RI berharap pembangunan hunian tetap di Maluku Utara tidak hanya tuntas secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh. (uf/rdn)